Dark/Light Mode

Dianggap Melawan Arus Kebebasan Pers

Draf RUU Penyiaran Diributin Netizen

Minggu, 12 Mei 2024 07:25 WIB
Ketua Komisi Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zacky Antony. (Foto: Istimewa)
Ketua Komisi Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zacky Antony. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang bergulir di DPR menjadi sorotan publik dan insan pers. Sebab, sejumlah pasal dalam draf usulan DPR itu dianggap melawan arus kebebasan pers.

Dalam draf RUU Penyiaran yang beredar luas di masyara­kat, terdapat Pasal 56 Ayat 2 poin c, yang isinya melarang penayangan eksklusif kegiatan jurnalistik investigasi.

Bila pasal ini disahkan, ma­syarakat tidak akan mendapat tayangan eksklusif dari pendala­man sebuah kasus yang dilaku­kan dengan cara-cara jurnalistik investiagasi.

Baca juga : Anies-Ahok Tak Bisa Berduet Di Jakarta

Pasal lain yang menuai kon­troversi, Pasal 127 Ayat 2 terkait proses penyelesaian sengketa dalam kegiatan jurnalistik. Pasal tersebut menyatakan, penyelesa­ian sengketa kegiatan jurnalistik dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 yang mengamanahkan, sengketa pers diselesaikan me­lalui Dewan Pers.

Ketua Komisi Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zacky Antony menegaskan, adanya pelarangan penyiaran secara eksklusif kegiatan jurnalistik investigatif, bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers yang menjadi salah satu poin reformasi.

Menurut dia, DPR wajib menghapus Pasal 56 Ayat 2 poin c dalam draf RUU Penyiaran.

Baca juga : Jukir Minimarket Baiknya Dibina, Bukan Dibinasakan

“Pelarangan itu bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Sudah se­harusnya, DPR dan pemerintah mengeluarkan pasal tersebut, karena akan membelenggu ke­merdekaan pers,” ujar Zacky melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5/2024).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana juga mengkri­tisi peran KPI dalam meny­elesaikan sengketa pers. Sebab, UU Nomor 40 Tahun 1999 memgamanatkan, sengketa pers diselesaikan oleh Dewan Pers.

“Sengketa pers ada di Pasal 15 Undang-Undang Pers. Pasal itu mengatur tentang fungsi-fungsi Dewan Pers. Salah satu­nya memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers,” jelas Yadi.

Baca juga : Atalanta Vs AS Roma, Misi Pelampiasan Dendam

Dia menilai, dilibatkannya KPI dalam proses penyelesaian sengketa kegiatan jurnalistik, mengindikasikan adanya upaya campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan jurnalistik.

“Padahal, UU Pers sudah menegaskan, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud ke­daulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum,” imbuhnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.