Ribut-ribut Jatah Menteri Makin Heboh

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyusunan kabinet Prabowo-Gibran menuai gejolak di internal parpol pendukungnya. "Partai berkeringat" yang merupakan partai pendukung Prabowo sejak awal saling sindir dengan "partai pendatang baru" di koalisi. Parpol yang merasa telah berkeringat memenangkan Prabowo tak rela kalau jatah kursi menterinya lebih sedikit dari parpol yang baru bergabung.

Sejak awal Mei lalu, parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai bergerilya untuk mendapatkan jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo. Macam-macam strateginya. Ada yang menyampaikan secara eksplisit, ada juga yang secara terbuka meminta tambahan jatah menteri.  

Bergabungnya NasDem dan PKB dalam koalisi pendukung Prabowo, rupanya membuat parpol KIM khawatir jatah kursinya berkurang. Persaingan pun memanas. Antar parpol koalisi mulai saling sindir. 

PAN tampaknya khawatir betul jatah kursi menterinya berkurang gara-gara kehadiran NasDem dan PKB. Apalagi muncul isu, NasDem dan PKB akan mendapat jatah 3 menteri.

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, tak tepat kalau NasDem dan PKB yang baru bergabung dengan Prabowo diberi jatah 3 menteri. Pasalnya, kedua partai itu tak ikut berkeringat memenangkan Prabowo di Pilpres lalu. Di Pilpres lalu, NasDem dan PKB tergabung dalam koalisi perubahan mengusung Anies-Muhaimin. 

"Rasanya kurang tepat partai yang tidak mendukung malah dapat tiga. Kemarin dalam Pilpres enggak ikut tiba-tiba dapat tiga, itu kan enggak tepat," kata Saleh. 

Baca juga : Mega Belum Tentu Rela Lepaskan Jabatan Ketum

Saleh tak menampik, soal jatah menteri itu hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun, kurang adil bila yang sudah lama berjuang kalah dengan yang pendatang baru. Dia yakin, Prabowo pasti akan bersikap adil dan memperhatikan PAN. Apalagi partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu, sudah mendukung Prabowo sejak 2014. Melihat sejarah itu, kata dia, mestinya PAN mendapat jatah kursi lebih banyak karena sudah mendukung Prabowo tiga periode. 

"Kami ini konsisten, paling loyal dengan Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal-hal seperti ini," ungkapnya. 

Menanggapi kekhawatiran PAN itu, Wasekjen PKB Syaiful Huda enggan menanggapi lebih jauh. Kata dia, mestinya PAN tidak terlalu serius menanggapi isu jalanan. "PAN enggak perlu baper," ujarnya. 

Kata dia, partainya menyerahkan sepenuhnya utusan menteri kepada Prabowo sebagai presiden terpilih, baik terkait jumlah dan postur kabinetnya. Syaiful mengatakan, sampai saat ini partainya belum menyodorkan portofolio menteri apa pun kepada Prabowo. 

"Jadi, soal kekhawatiran teman-teman PAN sampai hari ini kurang relevan," ungkapnya. 

Politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago balik menyindir PAN. Kata dia, keputusan partainya bergabung dengan Prabowo tanpa syarat. Partainya bergabung bukan karena ingin minta jatah menteri. Soal partai berkeringat, Irma lalu menyindir PAN yang bergabung dengan kabinet Jokowi. 

Baca juga : Menantu Jokowi Mau Dilawan Ahok

"Kalau bicara berkeringat, memang dulu waktu PAN masuk koalisi Jokowi, PAN berkeringat?" sindirnya. Meski begitu, Irma mengaku tak ingin memperpanjang polemik. Menurut dia, apa yang disampaikan Saleh Daulay, tidak ditujukan kepada NasDem. 

Melihat parpol koalisi mulai saling sindir di  media, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad langsung angkat suara. Wakil Ketua DPR itu meminta parpol pendukung Prabowo tidak berpolemik soal kursi menteri.

"Saya rasa tidak perlu ada polemik di media soal jatah menteri,” kata Dasco, Sabtu (25/5/2024).

Dasco menegaskan, Prabowo pasti akan mempertimbangkan dengan baik partai yang sudah berkeringat dan partai yang baru bergabung. Kata dia, komunikasi NasDem dengan Gerindra selama ini mengalir dengan baik. 

“Bahwa komitmen mendukung pemerintah Pak Prabowo itu sudah disampaikan dengan lugas dan tegas oleh Pak Surya Paloh (Ketum Partai NasDem). Tanpa kemudian ada ngomong soal berapa menteri berapa menteri,” ucap Dasco. 

Dia juga menegaskan, Partai NasDem sama seperti partai koalisi lainnya telah menyatakan untuk menghormati hak prerogatif presiden terpilih. 

Baca juga : Indonesia Bakal Alami Musim Kemarau Basah

Pengamat Politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai sikap PAN sebagai hal yang wajar. Kata dia, partai yang kalah seharusnya tetap di luar dan tidak seharusnya meminta jatah menteri lebih dari partai pengusung utama. 

Adi menekankan bahwa soliditas koalisi penting. Artinya kalau pun partai baru bergabung, cukup diberi dengan cukup satu jatah menteri saja. 

"Partai KIM wajib paling banyak. Partai pendatang baru, satu menteri sudah cukup. Yang penting kekuatan politik parlemen 50 plus 1. Dan jatah menteri satu saja sudah cukup," tegas Prayitno. 

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyampaikan hal berbeda. Menurut dia, partai yang baru bergabung seperti NasDem dan PKB mungkin saja mendapat dua atau tiga kursi menteri. Hal tersebut didasarkan pada kekuatan dua parpol tersebut di parlemen. 

"Saya melihat proporsional, bisa saja dapat jatah dua kursi masing-masing, Nasdem 2, PKB 2 mungkin," kaya Ujang. 

Kata Ujang, NasDem dan PKB adalah partai kekuatan menengah. Prabowo pastinya akan mempertimbangkan asas proporsional dalam bagi-bagi kursi menteri. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.