Tambahin, Asal Bukan Proyek AdSense

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah mengajukan penambahan anggaran Rp 100 miliar untuk pagu 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk Sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator. Apakah layak?

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, perkembangan teknologi harus dioptimalkan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Namun tidak relevan untuk membayar YouTuber, Tiktoker, selebgram, atau content creator.

"Mestinya tambahan anggaran yang diajukan itu diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Khususnya pada agenda pembudayaan dan komunikasi strategis," saran Halili kepada Rakyat Merdeka.

Dia meminta DPR dan atau pihak lain untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas produk BPIP selama ini.

Baca juga : Hindari Edukasi Keliru, Influencer Wajib Uji Dan Verifikasi Data

"Dalam penilaian Setara Institute, kinerja BPIP dalam beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan terobosan yang strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila. Baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun masyarakat," tutur Halili. 

Di tempat terpisah, Marsda TNI (Purn) Tumiyo dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) menyoroti pagu anggaran BPIP yang sudah sedemikian besar. Padahal, BPIP hanya berdiri berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

"Alokasi anggaran BPIP tahun 2024 itu Rp 342 miliar, layak dievaluasi. Bandingkan dengan LVRI yang diperkuat UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, sudah 12 tahun, cuma mendapat anggaran Rp 14 miliar pada 2024. Semoga 2025 dapat anggaran yang besarannya wajar," curhat Tumiyo kepada Rakyat Merdeka. 

Lain halnya pandangan dari Guru Besar Ekonomi UGM, Gunawan Sumodiningrat. Dia mendukung BPIP minta penambahan anggaran termasuk alokasi khusus untuk influencer dan content creator. Asalkan riil dan pro ekonomi Pancasila. 

Baca juga : PB PBI Lahirkan AD/ART Baru untuk Mencapai Prestasi Dunia

"Bila perlu, tambahin Rp 100 atau 200 miliar lagi. Duit Rp 45 miliar untuk influencer itu kecil bagi negara, tapi sangat merugi jika untuk proyek pihak tertentu, kejar AdSense dan followers," kata Gunawan saat dikontak. 

"Fokusnya bukan pada popularitas si influencer, tapi siapa yang dipengaruhi dan apa manfaatnya. Celakanya lagi, sudah dibayar mahal, tapi influencernya nggak hafal dan paham Pancasila," imbuh salah satu 'perancang' BPIP ini. 

Gunawan menegaskan, influencer adalah pendamping masyarakat. Sebagai Kader Bangsa Wirausaha yang memberi penyadaran, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat agar melaksanakan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sasarannya adalah masyarakat pelosok desa, bukan kota yang jadi 'mesin AdSense' kebanyakan influencer.

Eks Deputi Sekretariat Wapres ini pun setuju anggaran BPIP dinaikkan dengan beberapa catatan. Antara lain untuk merevitalisasi BPIP sebagai Center of Excellence, melakukan fungsi seperti Perguruan Tinggi melaksanakan Tridharma Pendidikan, serta pendidikan pendamping. "Fungsi BPIP sebagai Center of Excellence Kader Bangsa Wirausaha yang melatih TOT (Training Of Trainer) influencer satu desa satu pendamping, penelitian pengembangan konsep pendampingan masyarakat, dan membangun contoh sukses masyarakat Pancasilais," terang Gunawan. 

Baca juga : Boy Thohir Cs Sumbang Rp 23 Miliar Untuk Kejayaan Timnas

BPIP juga harus membantu masyarakat agar kerja untung menabung, menjadi kaya, dan terbebas dari kemiskinan. "Instrumen itu sesuai Pembukaan UUD 1945. Lalu, satu desa satu pendamping profesional. Satu desa satu BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai wadah memajukan ekonomi masyarakat," tuntas inisiator gerakan 'Membangun Indonesia Dari Desa, Berbasis Ekonomi Kreatif' tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.