Pilkada Serentak November 2024, Istana Pastikan Presiden Netral

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah lembaga survei menyebut, Presiden Jokowi masih punya pengaruh besar di Pilkada serentak November 2024. Kendati demikian, Istana pastikan Jokowi tidak akan cawe-cawe dalam Pilkada. Presiden akan memilih netral.

Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menyusul rumor yang menyebutkan pembentukan koalisi 4+1 gabungan antara partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM): Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Presiden Jokowi. 

Kata Ari, segala bentuk pencalonan kepala daerah di Pilkada adalah wewenang partai. Presiden tidak ada kaitannya dengan mekanisme partai dalam menentukan jagoan yang akan diusung. 

"Pengusungan nama calon kepala daerah merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik," kata Ari, Selasa (25/6/2024). 

Ari juga memastikan Presiden akan menghormati dan membiarkan segala keputusan partai. Presiden tidak akan ikut campur kewenangan parpol dalam mengusung pasangan calon di Pilkada serentak, November ini. 

"Presiden Jokowi menghormati kewenangan masing-masing parpol dalam menentukan calon kepala dan wakil kepala daerah," ungkap Ari. 

Baca juga : Jokowi Istimewakan Prabowo

Ketua DPP Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi sikap Istana yang berani menggaransi mereka netral di Pilkada 2024. "Kita semua tentu saja menaruh harapan agar Istana netral pada Pilkada mendatang. Kita ingin Pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil," ucap Kamhar, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (25/6/2024). 

Partai Gerindra yakin sekalipun Presiden cawe-cawe, tapi tidak akan sampai menabrak aturan. Lagipula, Gerindra tidak melihat peraturan yang dilanggar apabila Presiden mendukung calon kepala daerah yang diusung KIM. 

"Kalau ada calon kami di Koalisi Indonesia Maju dan juga didukung Pak Jokowi, apa salahnya?" tanya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Andre yakin Jokowi tak akan melanggar aturan demokrasi dalam melakukan cawe-cawe di Pilkada serentak 2024. "Beliau tidak akan menabrak konstitusi. Beliau tidak akan cawe-cawe yang melanggar aturan demokrasi," tegas Andre. 

Dia mencontohkan putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak tudingan pemohon bahwa Presiden cawe-cawe di Pilpres 2024. "Itu fakta. Tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi di Pilpres kan sudah terbukti di Mahkamah Konstitusi bahwa Pak Jokowi tidak melakukan cawe-cawe," jelas dia. 

Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid mengaku bukan hal aneh ketika Jokowi ikut dalam proses Pilkada, jika ada partai yang meminta. "Mungkin tergantung partai mana yang membutuhkan beliau, dulu zaman Pak SBY pernah juga turun kampanye untuk Ibu Khofifah misalnya. Itu kan karena ada permintaan," sebut Nurdin Halid. 

Baca juga : Presiden Seriusi Pelemahan Rupiah

Diketahui, Litbang Kompas merilis survei mengenai keterkaitan pemilihan calon di Pilkada 2024 dengan Presiden Jokowi. Sebanyak 54,3 persen masyarakat mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan dengan Jokowi. Sedangkan yang tidak mempertimbangkan 32,9 persen dan masyarakat yang tidak tahu sebesar 12,7 persen. 

Survei ini dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error kurang lebih 2,83 persen. 

Selain di Pilkada, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi versi Litbang Kompas 75,6 persen. Angka ini naik dari survei Litbang Kompas sebelumnya yang menyebut tingkat kepuasan publik ke Jokowi sebesar 73,5 persen. 

Karena punya pengaruh besar itulah, belakangan muncul istilah koalisi 4+1 di Pilkada serentak, November ini. Koalisi 4+1 adalah gabungan 4 parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM); Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN + Presiden Jokowi. 

Nantinya, koalisi 4+1 ini akan memetakan wilayah strategis yang harus dimenangkan oleh jagoannya. Misalnya, Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jawa Timur, Pilkada Jawa Tengah, hingga Pilkada Sumatera Utara. 

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut KIM memang memiliki visi keberlanjutan pemerintahan Jokowi saat ini. "Lho ini, kan, kelanjutan. Kalau kita kelanjutan ya, Pak Prabowo, kita KIM Koalisi Indonesia Maju kelanjutan dari pemerintahan sekarang, ya, tentu dong, ya," ucap Zulhas di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). 

Baca juga : Pelatih Albania Puas Anak Asuhnya Tahan Kroasia

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan menjelaskan sulit bagi Presiden untuk ikut campur di Pilkada. Mengingat, kontestasi Pilkada dan Pilpres berbeda. Pilkada cenderung mengutamakan calon yang diusung daripada pengusung. 

"Cara Presiden menghadapi Pilpres dan Pilkada akan sangat beda. Keragaman dalam Pilkada sangat kuat karena Pilkada itu lebih cair," tukang Kacung. 

Kendati demikian, Kacung juga tidak bisa menjamin Presiden bisa netral. Mengingat, muncul beberapa kandidat yang memiliki garis keluarga dan memiliki kedekatan dengan Jokowi. 

"Kalau pun Presiden punya perhatian, bisa jadi lebih pada daerah-daerah tertentu seperti DKI, Jateng, dan Sumut. Itu terkait dengan tokoh-tokoh yang relatif dekat atau punya sentuhan dekat dengannya," pungkas Kacung. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.