Digunjingin Netizen Setelah Terima Tambang, Muhammadiyah Terima dengan Lapang

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Muhammadiyah menerima tawaran Pemerintah untuk mengelola tambang dikritik netizen alias warganet. Muhammadiyah menerima dengan lapang dada semua kritikan tersebut.

Komentar para warganet terhadap Muhammadiyah itu, memang cukup pedas. Seperti akun @Aris_K_182 yang menyebut, Muhammadiyah sama dengan ormas lain. "Ibarat cewe pasti ngomong gini, aku kira kamu istimewa, ternyata sama saja," tulisnya.

Akun @allysawillow menimpali. "Sami mawon," tulisnya. "Lucu ya," sahut akun @screyymach.

Akun @aly_said bahkan mengotak-atik logo Muhammadiyah. Di bawah logo matahari biru, dia menambahkan tulisan Gerakan Islam Menambang, memelesetkan slogan Muhammadiyah yaitu Gerakan Islam Berkemajuan. "Nggak ngubah logo, hanya ngubah branding,” tulisnya.

Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Hilman Latief, menyadari adanya omongan warganet ini. "Di sosial media itu sedang riweuh tarik tambang," ucapnya, pada acara penandatanganan MoU kerja sama antara PP Muhammadiyah dengan PT Bank Nano Syariah, di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hilman memastikan, Muhammadiyah tidak masalah dengan gunjingan warganet itu. Menurutnya, hal itu menandakan sistem demokrasi di Indonesia hidup. "Kami menghargai, karena saya melihat suara-suara yang masuk merupakan kecintaan kepada Persyarikatan," ucap Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama ini.

Baca juga : Cek Rutin Instalasi Listrik Dan Wajib Punya Alat Pemadam

Hilman menduga, munculnya pergunjingan itu karena selama ini ada citra yang kurang baik mengenai bisnis tambang. Seperti, karena ada salah kaprah, salah kelola.

Kata Hilman, yang mengkritik keputusan Muhammadiyah itu tidak hanya warganet. Ada juga dari internal. “Tidak bisa disalahkan bila kader-kader kita banyak yang ragu dan ingin kepastian," ucapnya.

Hilman memastikan, tujuan Muhammadiyah menerima tawaran Pemerintah untuk mengelola tambah adalah untuk kebaikan. "Saya kira ini bagian tajdid (pembaruan), ekonomi di bidang sosial. Semoga tajdid ini berhasil," imbuh dia.

Presiden Jokowi senang, Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran menggarap tambang. Kata Jokowi, Pemerintah punya niat positif dalam memberikan izin usaha tambang kepada ormas keagamaan.

"Kita ini ingin pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi," ucap Kepala Negara, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Jokowi kemudian menceritakan awal mula dirinya merencanakan agar ormas keagamaan bisa ikut mengelola tambang. Dia bilang, pondok pesantren dan para pengurus masjid yang ditemuinya merasa butuh gebrakan baru dari Pemerintah.

Baca juga : Tim Garuda Muda Siap Gempur Harimau Malaya

"Banyak yang komplain kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang besar-besar, perusahaan-perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu (tambang) juga sanggup kok," ceritanya.

Kondisi tersebut, lanjut Jokowi, yang akhirnya mendorong Pemerintah membuat dan menerbitkan regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk mengelola kekayaan alam Indonesia. Dia pun berpesan, tambah tersebut nantinya dikelola secara profesional.

"Bukan (oleh) ormasnya, tapi badan usaha yang ada di ormas itu. Baik koperasi, maupun PT dan CV, dan lain lain," ucapnya. 

Sebelumnya, Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang yang akan diberikan pemerintah. Keputusan ini diambil Muhammadiyah setelah melakukan kajian dua bulan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti mengaku, tawaran izin tambang bagi Muhammadiyah disampaikan secara resmi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Tawaran tersebut kemudian dibawa ke dalam Rapat Pleno yang digelar pada 13 Juli 2024.

“PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli,” saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, Kamis malam (25/7/2024). Dalam rapat tersebut, Muhammadiyah memutuskan menerima mengelola tambang.

Baca juga : Pelatih Kanada Dipecat!

Meski sudah menerima, kata Abdul Mu’ti, keputusan resmi Muhammadiyah belum disampaikan. “Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta," ucapnya.

Untuk lokasi tambang yang akan dikelola, Muhammadiyah belum tahu. Saat Bahlil memberikan penawaran, lokasi tambangnya belum disampaikan. “Belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ucap Mu’ti.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung menerangkan, Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang setelah melakukan kajian selama dua bulan terakhir, sejak wacana itu muncul. "Kami melakukan diskusi, mengundang berbagai pihak, baik pada aspek ekonomi, aspek bisnis, sosial, lingkungan, hukum, dan lain sebagainya," ucap Azrul, saat dihubungi wartawan, Kamis (25/7/2024).

Dari hasil diskusi dengan para praktisi dan mencermati berbagai kondisi pertambangan di Indonesia, PP Muhammadiyah lalu mengambil kesimpulan menerima. Namun, ada beberapa catatan dalam penerimaan pengelolaan tambang tersebut. Di antaranya, Muhammadiyah harus memberikan contoh kepada dunia pertambangan mengenai pengelolaan yang mengikuti hukum yang berlaku dalam berbagai aspek, mulai dari legalitas secara hukum sampai keterlibatan masyarakat di sekitar tambang.

"Masyarakat setempat juga kita pikirkan. Nanti pasti masyarakat terdampak kan, itu kita pikirkan. Apakah dia akan direkrut di pertambangan, kemudian apakah ada bagian nanti untuk masyarakat, apakah CSR dan lain sebagainya, termasuk pasca tambang," kata dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.