PP KMR Ingin Pemerintah Jeli Data QR Code Penerima Subsidi BBM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia telah lama menjalankan program subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai upaya untuk mendukung kehidupan ekonomi masyarakat dan mencegah kemiskinan energi di berbagai daerah.

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat subsidi BBM.

Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR) bersama dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya menggelar Focus Group Discussion dengan tema Tantangan dan Peluang Penerapan QR Code untuk Pendataan Subsidi BBM Tepat Sasaran di Universitas Jayabaya, Jumat (26/7/2024).

Ketua DPP Bidang Organisasi Asosiasi Driver Online Suriaman Panjaitan menuturkan, Pemerintah harus serius dalam melakukan pendataan, memperbaiki manajemen, dan memberangus hacker.

Baca juga : Pemerintah Tarik Minat Crazy Rich Berinvestasi

"Karena kalau tidak, kita sulit percaya tepat sasaran penerimanya sesuai dengan yang diklasifikasikan," ujar Suriaman.

Suriaman menjelaskan, peluang dan tantangan dalam distribusi BBM tepat sasaran perlu ditekankan pada klasifikasi berdasarkan penerima manfaat. Dia mendesak, Pemerintah harus lebih jeli pada klasifikasi jenis kendaraan pengguna BBM bersubsidi. "Karena, kalau tidak diklasifikan akan mubazir," kata Suriaman.

Akademisi Hukum Ihtisab Afandi Sahidin menambahkan, dalam penerapan QR Code, perlu ada kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum dapat mengikat seluruh masyarakat untuk taat terhadap aturan.

"Pemerintah perlu membuat undang-undang yang komprehensif agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang mengikat," ucap Afandi.

Baca juga : Putu Rudana Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya bisa membuat regulasi agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. "Entah dalam bentuk undang-undang ataupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal seperti ini," ungkapnya.

Pengamat Energi Iwan Bento Wijaya menuturkan, subsidi pada hakikatnya instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya peran negara dalam aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Menurut Iwan yang juga Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR), subsidi BBM di sektor transportasi memainkan peran vital dalam mendukung perekonomian, terutama pada aktivitas ekonomi dan sosial.

Namun, subsidi BBM di sektor transportasi masih menghadapi berbagai tantangan. "Tantangan tersebut termasuk ketepatan penerima subsidi, yaitu klaster masyarakat mana saja yang berhak mendapatkannya," ujar Iwan.

Baca juga : PGN Genjot Penyaluran Gas Bumi Dengan Pipeline Dan Beyond Pipeline

Jumlah kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), lanjut Iwan, menjadi dasar yang kuat agar pengendalian penerima subsidi dijalankan. "Ini untuk mencegah terjadinya penguapan tata kelola keuangan negara," tutup Iwan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.