Putu Rudana Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana, meminta Pemerintah memberikan perhatian yang setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya dengan lembaga pendidikan lain seperti sains.

Hal itu disampaikan Putu Rudana saat kegiatan BKSAP Day kunjungan ke Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Rabu (10/7/2024). ISI Yogyakarta merupakan institut seni budaya pertama di Indonesia sejak era Presiden Soekarno (Bung Karno). Dulunya, ISI Yogyakarta bernama Asri atau Asti.

“Asri adalah Akademi Seni Rupa Indonesia. Sedangkan Asti adalah Akademi Seni Tari Indonesia. Cikal bakalnya memang digaungkan, dicanangkan oleh Presiden pertama, Proklamator kita, Bung Karno,” terang Putu, dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Putu melanjutkan, Indonesia merupakan negara adikuasa dalam bidang budaya. Hal ini diakui juga oleh lembaga-lembaga besar dunia. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dan beberapa dari artefak juga warisan budaya sudah menjadi warisan benda dan tak benda yang diakui Unesco.

Dengan fakta ini, kata Putu, semangat pendidikan tidak hanya yang berhubungan dengan sains. "Tapi juga art/seni menjadi perhatian dan afirmasi penting pada saat Indonesia merdeka,” jelas Legislator asal Bali ini.

Dalam kegiatan tersebut, Putu menyerap aspirasi dari para civitas akademika maupun mahasiswa seni budaya bahwa mereka merasa dianaktirikan. Misalnya, dari sisi APBN, untuk kampus-kampus sains dan umum mendapatkan jatah jauh lebih tinggi daripada institut seni budaya.

Baca juga : Peran Pemerintahan Daerah Dalam Menjaga Keutuhan NKRI

“Tentu kita merasakan ada istilah dianaktirikan yang berhubungan dengan seni budaya. Padahal, peran seni cukup signifikan. Tidak hanya dalam diplomasi, tapi lebih kepada bagaimana seni ini dapat memberikan ruang ekspresi dan ruang komunikasi masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya membangun ekonomi di lingkungan masyarakat dalam bentuk potensi ekonomi kreatif,” jelas dia.

Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini menambahkan, seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usulan, kritik yang secara konsep itu lebih elegan. Jika protes itu dilakukan secara demonstrasi mungkin lebih ekstrem, tapi melalui seni mungkin sentuhannya bisa lebih baik dan lebih soft dalam diplomasinya.

Putu melanjutkan, dengan kunjungan ini, menunjukkan komitmen bahwa parlemen memerhatikan seni budaya. "Saya sendiri sebagai Wakil Ketua BKSAP, menggeluti seni budaya dari dulu sejak kecil, tentu ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa,” kata Putu.

Menurut dia, Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga ini seharusnya memiliki berbagai pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat, baik seni tari, seni pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya. Karena, negara-negara lain memiliki tempat-tempat kreasi seperti di Australia ada Sydney Opera House, ada Esplanade di Singapura, ada berbagai tempat berkreasi dan berekspresi di seluruh dunia.

“Political will kepemimpinan nasional ke depan untuk seni budaya ini juga harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museumnya begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Putu menekankan, parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya ini. Putu hadir di ISI Yogyakarta sebagai inisiator melakukan kegiatan BKSAP Day DPR ke kampus-kampus terutama kampus bidang seni budaya.

Baca juga : Hakim Perintahkan KPK Balikin Duit Anak Buah SYL

Di samping itu, Putu juga menunjukkan komitmennya menguatkan seni budaya dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Tentunya, kata dia, ini menjadi hal yang penting untuk pengawalan, melestarikan, menjaga kebudayaan.

“Pada ujungnya menata, menampilkan, dan akhirnya semua akan tertampilkan sebagai negara yang adikuasa dalam bidang budaya, yaitu negeri yang adibudaya. Potensi ini harus kita sebar luaskan ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta,” katanya.

Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Intangible Cultural Heritage UNESCO 2003 (Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda) untuk mendukung promosi budaya nusantara, serta memperluas jangkauan dan potensi kerja sama budaya dalam skala besar. Saat ini, 5 warisan budaya benda (WBB) dan 11 warisan budaya tak-benda (WBTb) Indonesia juga telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

“Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan soft power dan profil internasional Indonesia, tetapi juga mendorong pelestarian budaya lokal,” kata Putu.

Selanjutnya, Putu menyebut, budaya dan seni rupa dalam sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, serta berperan penting bagi pemulihan perekonomian paska pandemi. Potensi ekonomi seni rupa di Indonesia juga sangat signifikan, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 190 juta dolar AS pada 2021, pertumbuhan PDB sebesar 4,31 persen per tahun, serta menyerap sekitar 49.522 tenaga kerja.

“Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya memperkuat diplomasi budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui seni dan budaya, Indonesia dapat menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Diplomasi budaya sering kali lebih efektif dalam menyentuh hati dan pikiran orang dibandingkan dengan diplomasi politik,” jelas dia.

Baca juga : Haji 2024, Pemerintah Sediakan 62 Ton Obat untuk Jaga Kesehatan Jemaah

Maka dari itu, tambah Putu, semua pihak harus berperan baik parlemen maupun masyarakat untuk menjalankan total diplomacy guna menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab, selama ini diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai first track diplomacy.

“Kita perlu memaksimalkan soft power melalui berbagai bidang termasuk seni dan budaya, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Soft Power merupakan suatu penggunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan nasional melalui pendekatan non-koersif terhadap negara atau aktor internasional lain. Hal ini dilakukan negara dengan cara memproyeksikan nilai-nilai dan budaya mereka untuk menumbuhkan kepercayaan, preferensi politik dan kerja sama, serta memperkuat kemitraan,” ungkapnya.

Di samping itu, Putu Rudana mengapresiasi pameran Maestro Made Wianta dan beberapa pameran seni lainnya di Gedung RJ Katamsi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.

Pembantu Rektor III ISI Yogyakarta, Kholid Arif Rozaq, menyambut baik kunjungan BKSAP DPR ke ISI Yogyakarta. Menurut dia, kunjungan BKSAP DPR memberikan pencerahan kepada para civitas akademika dan mahasiswa di ISI Yogyakarta. Selain itu, kata dia, citra DPR RI juga bisa terlihat langsung oleh para mahasiswa sebagai wakil rakyat.

“Harapan kita melalui wakil kita yang di DPR itu, perguruan tinggi seni itu punya privilege sendiri ya. Karena karakteristik perguruan tinggi seni itu unik, tidak bisa seperti perguruan tinggi yang sama. Hal ini yang coba kita nanti bisa diakomodasi oleh wakil-wakil kita di DPR melalui komisi-komisi yang relevan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.