Pakar Ingatkan Pemerintah Waspada, Era Perang Siber Sudah Dimulai

RM.id  Rakyat Merdeka - Serangan siber berupa ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) yang melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah, termasuk layanan keimigrasian, membuat Indonesia kalang kabut.

Pemerintah mengaku tidak bisa memulihkan sebagian data di PDN. Menurut BSSN, hanya 2 persen data yang memiliki back up.

Pemerhati Politik dan Keamanan Publik, Rommy Edward Pryambada menilai, Indonesia tengah mengalami darurat siber.

“Jika melihat belakangan ini bagaimana infrastruktur di dunia digital, terutama yang dimiliki oleh beberapa instansi pemerintah begitu lemah, Ini alarm yang harus direspons cepat dan tepat. Jika perlu turut libatkan pihak swasta," ujar Edward kepada wartawan, Sabtu (29/6/2024).

Baca juga : Pakar Sarankan Pemerintah Berlakukan Kebijakan-kebijakan Ini

Dia mengingatkan, situasi ini sangat mengkhawatirkan karena serangan ransomware tidak hanya mengancam institusi besar, tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas.

“Sangat mengkhawatirkan bagi kita, semua mengetahui bahwa data diri kita tersebar dan dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang,” sambungnya.

Rommy mengatakan, Moonz Haxor (aktor) yang melakukan peretasan terhadap tiga lembaga, yaitu BAIS, INAFIS, dan Kemenhub RI, telah sukses menguasai file-file penting.

Seperti wajah anggota, sidik jari, data karyawan Kemenhub dan beberapa data intelijen.

Baca juga : 44 Layanan Terdampak, 5 Layanan Sudah Pulih

Dia juga berpendapat, saat ini pola persoalan digital tidak hanya gangguan teknis dan ransomware.

“Kita sudah masuk pada era perang siber. Mudah-mudahan pemerintah dapat segera menemukan jalan keluar bagi penguatan dunia digital di Indonesia agar tidak lagi menjadi soft target di dunia cyber,” harap Rommy.

Seperti diketahui, sejak 20 Juni 2024, PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diserang oleh ransomware.

Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik terkunci serta tidak dapat diakses.

Baca juga : Relevansi Lembaga Manajemen Pemerintahan di Era Prabowo-Gibran

Serangan ransomware tersebut menyebabkan efek domino bagi sejumlah lembaga publik.

Hampir seluruh kementerian mengalami dampak dalam pelayanan publik, termasuk di antaranya gangguan yang terjadi dalam proses seleksi PPDB di sejumlah lembaga pendidikan di Tanah Air.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.