Dugaan Korupsi Shelter Tsunami NTB, KPK Cecar 12 Saksi Soal Lelang Proyek

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pembangunan tempat evakuasi sementara (TES)/Shelter Tsunami di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014.

KPK telah memeriksa 12 saksi dalam mengusut dugaan korupsi itu. Mereka yang diperiksa yakni, PPK Pembangunan Shelter Tsunami NTB, Aprialely Nirmala; Konsultan Manajemen Konstruksi Djoni Ismanto, Widya Pranoto, dan Sukismoyo.

Kemudian, Ketua Pokja, Djumali; Sekretaris Pokja, Andria Hidayati; Anggota Pokja, Irham; Anggota Pokja dan Sekretaris PPHP, Isnaedi Jamhari.

Lalu, Ketua PPHP, Yayan Supriyatna; Anggota PPHP, Suharto, Sahabudin dan Kusmalahadi Syamsuri.

Baca juga : Geledah Di Balikpapan, KPK Sita Rp 4,6 Miliar, Puluhan Tas Mewah Dan Perhiasan

Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan ke-12 saksi itu dicecar tim penyidik terkait proses lelang dan proses pengecekan serah terima shelter tsunami di NTB.

Sebab, Shelter tsunami di NTB itu tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunan.

"Penyidik mendalami proses lelang dan proses pengecekan serah terima shelter tsunami," ujar Tessa lewat pesan singkat, Selasa (6/8/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini sebelumnya mengungkapkan bahwa proyek pembangunan tempat evakuasi atau shelter tsunami di NTB menelan anggaran Rp 20 miliar.

Baca juga : Ketua Gapensi Semarang Martono Dicecar KPK Soal Pengaturan Jatah Proyek

Sementara terkait kerugian keuangan negara, Tessa bilang masih dalam tahap penghitungan.

"Hasil auditnya belum keluar dan masih dalam proses perhitungan," ungkap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dia mengatakan, penyidik memperkirakan kerugian negaranya pun tidak jauh berbeda dengan nilai proyeknya.

"Penyidik memperkirakan hasilnya adalah total lost. Karena shelter tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan awal yaitu tempat evakuasi sementara," ucap Tessa.

Baca juga : Kasus Dugaan Korupsi LPEI, KPK Geledah Kantor Di Balikpapan

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014.

Penyidikan dugaan korupsi itu dilakukan KPK, sejak 2023. Tessa mengungkapkan, kedua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan unsur dari penyelenggara negara dan perusahaan.

Meski begitu, KPK masih enggan mengungkap identitas dua pihak yang ditetapkan tersangka tersebut. Serta konstruksi perkara kasus itu.

"Terkait dengan nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup," tutur Tessa, Senin (8/7/2024).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.