Makan Bergizi Gratis, Program Prabowo-Gibran Yang Dinanti-nantikan

RM.id  Rakyat Merdeka - Program “Makan Bergizi Gratis” yang pada awal kampanye dikatakan program “Makan Siang Gratis” merupakan bentuk komitmen dari Presiden terpilih Jenderal (Purn) Prabowo Subianto tentang betapa pentingnya mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, kuat dan tangguh (no stunting). Kini, setelah Pilpres usai, program ini menarik perhatian banyak pihak.

Komisi IV DPR sudah melakukan kunjungan kerja ke Swedia dan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sudah melakukan studi banding ke Brazil untuk mempelajari pelaksanaan program tersebut.

Sebetulnya, sebagai komparasi, jauh di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, sejak tahun 2017 telah dilakukan Program Rantang Saji untuk kelompok Usia Lanjut yang hidup sebatang kara. Program ini telah menjangkau 3.000 Lansia. Makanan bergizi (dikontrol oleh Dinas Kesehatan setempat) diproses dengan melibatkan warung terdekat, diantar ke rumah para Lansia secara teratur.

Dua hal sekaligus dapat dicapai melalui program ini: masyarakat khususnya Lansia terbantu, dan warung (ekonomi pedesaan) ikut menggeliat dengan adanya intervensi Pemda yang tepat, walau dengan skala kecil, tapi bukankah small is beautiful? Pada tahun 2024, Pemda Kabupaten Banyuwangi menganggarkan dana Rp 6,1 miliar untuk 848 orang Lansia.

Kalau mau melihat komparasi yang lebih besar mungkin India lebih tepat. Negara "Bollywood" berpenduduk 1,4 miliar jiwa dengan pertumbuhan ekonomi 6,7 persen pada tahun 2023, mempunyai program makan siang gratis yang disebut Poshan. Program ini telah menjangkau 120 juta anak sekolah di 1,27 juta sekolah. Ini merupakan program makan siang gratis terbesar di dunia.

Baca juga : Ini Lho Isi Paket Makan Bergizi Gratis Di Tangerang, Gibran: Tidak Semuanya Nasi

Makanan apa yang mereka berikan? Setiap anak sekolah akan mendapatkan 100-150 gram biji-bijian, sebagai sumber kalori. Protein 20-30 gram (nabati danhewani), sayuran (serat) 50-70 gram dan lemak 5-7,5 gram. Program yang dimulai dari tahun 2001 ini, merupakan kolaborasi Pemeritah Federal dan Negara Bagian, 60 persen anggaran ditanggung Pemerintah Federal dan 40 persen Pemerintah Negara Bagian.

Angka ini bersifat flexibel,tergantung kondisi fisksal setiap negara bagian. Pada tahun 2023/2024, Pemerintah India mengalokasikan dana sebesar Rp 21,77 triliun. Bagaimana hasil program makan siang gratis di  India? Dalam rentang waktu 10 tahun (2012-2022) stunting turun sekitar 10 persen.

Supaya Program Makan Bergizi Gratis mencapai tujuan yang diharapkan, beberapa hal berikut patut dipertimbangkan: Siapa yang hendak dijangkau? Semakin tajam fokus program,semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Dalam hal Program Makan Bergizi Gratis, kelompok mana yang hendak disasar.Apakah Kelompok Anak Bawah Tiga Tahun (Batita)? Atau Kelompok Anak Balita (bawah lima tahun)? Atau ibu hamil juga? Sepertinya, lebih tepat Kelompok Anak Sekolah 6-12 tahun, dan anak usia 13- 15 tahun. Karena, kelompok yang disebut sebelumnya, sudah diurus oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bagaimana dengan anggarannya? Saat ini (2024) sudah ada dana desa sebesar Rp 71 triliun yang akan beredar di semua desa di seluruh Indonesia. Di samping itu, ada anggaran Kemenkes sebesar Rp 187,5 triliun. Memang, tidak bisa dana bersumber kementerian tersebut serta merta digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis, tapi paling tidak koordinasi dan sinkronisasi bisa dilakukan. Ego sektoral disimpan dulu. 

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, telah dianggarkan dana Rp 71 triliun dalam RAPBN Tahun 2025. Dan, terkait detil dan teknis akan dibahas kemudian. Pernyataan ini menyiratkan akan ada diskusi dan pengkajian lebih lanjut terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis. 

Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan Lapangan Pekerjaan Baru Di Sektor Pangan

Cakupan program juga mempengaruhi besarnya anggaran, apakah sekaligus seluruh Propinsi di Indoneesia atau secara bertahap di 8 provinsi yang prevalensi stuntingnyatinggi: Papua Tengah 39,2 persen, NTT 37,9 persen, Papua Pegunungan 37,3 persen, Papua Barat Daya 31 persen, Sulawesi Barat 30,3 persen, Sulawesi Tenggara 30 persen, Aceh 29,4 persen, dan Papua 28,6 perssn. Sebaiknya, pengalaman di 8 provinsi ini pada tahun 2025 dapat menjadi patokan memperluas program ke seluruh provinsi pada tahun berikutnya.

Bagaimana dengan kecukupan gizinya? Untuk tumbuh dan berkembang, setiap anak membutuhkan kecukupan gizi. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2019 telah mengatur kecukupan gizi yang dianjurkan. Untuk Anak usia 7-9 tahun membutuhkan kalori 1.800 kkal dan protein 45 gram. Untuk anak usia 10-12 tahun memerlukan 2.050 kkal dan protein 50 gram. Bagaimana mengkonversi nilai gizi tersebut ke bahan makanan lokal sesuai pola makan setempat? Serahkan ke ahli gizi yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

Seperti kisah empiris di Banyuwangi di awal tulisan ini, tentu Pemerintahan Jenderal (Purn) Prabowo-Gibran berharap Program Makan Bergizi Gratis juga dapat menggerakkan roda perekonomian UMKM di seluruh Indonesia. Dalam konteksini, pelibatan masyarakat lokal --industri mikro kecil-- mutlak dilakukan. Menurut data Kadin Tahun 2022, terdapat 1,59 juta unit usaha industri kecil mikro yang bergerak di bidang makanan dengan rata-rata karyawan per unit usaha 20 orang.

Siapa pelaksana Program Makan Bergizi Gratis? Sebuah program yang massif dan strategis, tentu harus dilaksanakan oleh aparatur yang kompeten. Perlukah Badan khusus? Mungkin perlu, tapi untuk saat ini, mungkin cukup menggunakan institusi yang telah ada. Bisa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah berpengalaman mengelola keluarga sejahtera, bisa Kementerian Desa yang banyak makan “asam garam”mengurus dana desa. Dan lebih tepat, Kemenkes yang mempunyai jejaring petugas kompeten dari pusat hingga daerah.

Di samping itu, Kemenkes telah melaksanakan progran ibu (bersalin) dan anak puluhan tahun. Tinggal mensinkron saja dengan Program Makan Bergizi Gratis. Hanya saja, institusi yang mengurus gizi di Kemenkes harusdinaikkan levelnya menjadi eselon 1. Bisa setingkat dirjen, bisa juga seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Baca juga : Prabowo Rupanya Sudah Jajal Makan Bergizi Gratis Sejak Januari

Apapun pilihan Pemerintahan Jenderal (Purn) Prabowo-Gibran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis nanti, harus dibuatkan payung hukum berupa Peraturan Presiden yang mengatur secara jelas tata kelola, tujuan, cakupan, anggaran dan pertanggungjawaban program. Karena, kejelasan program dengan segala aspeknya akan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program tersebut.

Oleh: Prof. Dr. Rizal Djalil

Politisi Senior PAN, Ex Ketua BPK RI, pernah memimpin Audit Kinerja Kementan RI & Kemenkes RI

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.