Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Gerakan kemerdekaan Papua tidak bisa dilihat sebagai sebuah gerakan tunggal. Tapi, ada kelompok yang berkampanye di luar negeri dengan pendekatan diplomasi. Ada pula yang bergerak di dalam negeri dengan pendekatan senjata dan kekerasan.
Demikian analisa Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Satya Negara Indonesia, Pradono Budi Saputro dalam diskusi di Jakarta. “ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) pimpinan Benny Wenda itu aktif di dunia internasional. Di dalam negeri, ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang mengedepankan kekerasan,” katanya di Jakarta, Sabtu (30/11).
Jamaknya faksi dan beragamnya cara yang mereka lakukan untuk memerdekakan wilayah Papua, ujar Pradono, sebenarnya bukan baru kali ini terungkap. Pada 2015 lalu, Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam laporannya, ‘The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement’ menyatakan, di internal OPM sendiri pecah sejak awal terbentuknya pada 1971 silam. Dua pendiri OPM, Jacob Prai dan Seth Roemkorem terpecah menjadi OPM Mavic (Markas Victoria) dan OPM Pemka (Pemulihan Keadilan).
Friksi internal dalam kelompok pro kemerdekaan Papua itu pun, lanjut Pradono, sepertinya terus berlanjut sampai kini. Contohnya Juli lalu, Sebby Sambom selaku juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), membantah pernyataan Benny Wenda dari ULMWP. Yakni mengenai bersatunya tiga kelompok bersenjata di Papua Barat di bawah ULMWP.
Baca juga : Persija Bakal Jamu Persipura di Gelora Bung Karno
Dengan friksi demikian, bukan tidak mungkin justru jatuh korban dari masyarakat sipil Papua itu sendiri. “Di Wamena ada indikasi kelompok separatis lepas tangan (tidak mengaku) sebagai dalang. Mereka hanya berusaha melindungi diri dari tuduhan rasisme. Mengingat korbannya tidak hanya pendatang tapi juga etnis Papua,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto berpendapat, gerakan Papua merdeka bukanlah organisasi yang terstruktur rapi.
“Mereka hanya kriminal bersenjata (KKB),” katanya.
Karena itu, Soleman berpendapat, cara pemerintah mengatasi KKB gerakan Papua merdeka adalah dengan mengerahkan aparat penegak hukum, yaitu Polri.
Baca juga : KPK Segera Sidangkan Penyuap Bupati Bengkayang
“Bukan TNI yang diturunkan untuk mengatasi gangguan keamanan di Papua itu. Karena mereka hanya kriminal,” ujar mantan kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI itu. Berangkat dari banyaknya faksi gerakan kemerdekaan Papua, Soleman menegaskan, konsekuensinya adalah menambah jumlah anggota Polisi di sana.
“Itu untuk memberantas banyaknya pengganggu keamanan di Papua,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah mau berdialog dengan sabar. Mendengar permintaan faksi-faksi tersebut. Serta memberi penjelasan bagi yang mau berdialog.
Habelino Sawaki, tokoh pemuda yang juga jadi pembicara dalam diskusi itu menambahkan, pendekatan dia logis atau dengan hati yang tulus merupakan langkah tepat untuk mempertahankan Papua. “Infrastruktur keras dan lunak harus dibangun. Sehingga semua orang Papua bisa menikmatinya,” kata putra dari Waropen, Papua Barat ini
Baca juga : Program Bekerja Kementan Bakal Sisir Kemiskinan di Pasaman
Ia sendiri tidak menyangkal bahwa ada banyak faksi dalam gerakan kemerdekaan Papua. “Dampaknya adalah pembangunan tidak berjalan, korban berjatuhan, dan tidak ada investasi di Papua,” imbuh Habelino. [DNU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
