RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur harus jadi penyeimbang pembangunan di poros barat dan timur.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengikuti rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kemen PPN/Bappenas, Jum'at (15/11).

Berita Terkait : KPK Cecar Lukman Hakim Soal Pengelolaan Haji dan Gratifikasi

"Pada dasarnya salah satu tujuan dari pemindahan ini adalah untuk merubah paradigma dari Jawa Sentris atau Jakarta Sentris, menjadi Indonesia Sentris. Jadi pemindahannya tidak boleh menciptakan sentris baru, seperti Kalimantan Sentris atau Kalimantan Timur Sentris. Tapi harus 

jadi penyeimbang, agar nantinya poros timur bisa mengejar ketertinggalannya dari barat," katanya. 

Berita Terkait : Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Dimulai 2021

Oleh sebab itu, eks menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengingatkan agar desain pemindahan ibu kota yang baru harus memperhatikan keseimbangan tersebut. Termasuk soal pilihan apakah pemindahan kantor pemerintahan akan dikonsentrasikan di Kalimantan Timur atau menyebar merata di beberapa wilayah.

"Pilihan tersebut harus dihitung secara cermat konsekuensi jangka panjangnya. Bila perlu harus ada simulasi berbagai macam maksud yang dikehendaki," ujarnya.

Berita Terkait : Akbar Berharap Pemilihan Ketum Golkar Berjalan Aman dan Tertib

Selain itu, Muhadjir mengatakan, pemindahan ibukota juga harus memperhatikan soal pendekatan generatif dalam tata wilayah. Tujuannya agar ibukota yang baru tidak bersifat menghisap dan berdampak kompleks seperti yang dialami DKI Jakarta.

"Asas dekonsentrasi terhadap kota-kota yang berada disekitar pembangunan ibu kota baru juga harus diperhatikan betul. Tapi yang tak kalah penting adalah pemindahan ibu kota ini mau diarahkan kemana? Apakah sebagai Ibu kota Negara, ibu kota pemerintahan, atau pusat perniagaan, atau sebagai pusat destinasi budaya. Itu harus dirumuskan betul dan dibuat pilihan yang tegas karena itu akan berimplikasi terhadap masa depan Jakarta," ujarnya. [DNU]