Nggak Ngeyel Soal Kursi Menteri, Partai Koalisi Pasrahkan Jatah

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus nggak ngeyel, apalagi memasang target jumlah kursi menteri di kabinet. Semuanya pasrah dengan jatah yang akan diberikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Anggota KIM Plus saat ini berjumlah 14 parpol. Yaitu: Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PKS, PPP, PSI, Perindo, PBB, Garuda, Prima, dan Buruh. Dalam meramu kabinet, Prabowo intens berbicara dengan pimpinan parpol-parpol tersebut.

Dalam pembicaraan itu, parpol KIM Plus tak pernah menyinggung soal jumlah jatah menteri yang akan mereka terima. Seperti yang disampaikan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi. "Kami tidak menargetkan (jumlah jatah menteri). Santai aja, rileks,” ujar Aboe, di Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, yang penting bagi PKS adalah bisa berperan lebih aktif dalam membangun bangsa. “Semoga keterlibatan PKS bisa lebih proaktif, dinamis, inovatif dan bisa berperan untuk kepentingan bangsa," kata imbuhnya.

Aboe menegaskan, PKS menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet ke Prabowo. Pihaknya pun tak mengetahui kandidat yang telah dipilih Prabowo. "Kita dengar aja hasilnya, nggak ada tawar-menawar," ucapnya.

Mengenai pembahasan komposisi kabinet, Aboe bilang, masih berlangsung. "Pokoknya on progress deh," tandasnya.

Baca juga : Pramono & RK Saling Serang, Pilgub Jakarta Mulai Panas

Selain PKS, NasDem juga menyatakan hal yang sama. Ketum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku sudah tiga kali bertemu Prabowo. Dalam setiap pertemuan, ada pembahasan mengenai susunan kabinet. Namun, Paloh selalu bilang ke Prabowo, tak mengharapkan jatah menteri untuk NasDem.

Paloh justru menyarankan Prabowo untuk memprioritaskan anggota partai politik KIM lain untuk masuk kabinet. Paloh sadar, NasDem tidak memberi dukungan kepada Prabowo dari awal kontestasi Pilpres 2024. Makanya, NasDem mengambil sikap dengan menjunjung etika politik.

“Kalau bisa mempertimbangkan, NasDem itu paling ujung aja, paling belakang aja,” ujarnya, saat pengumuman pengurus DPP NasDem, di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Bos Media Group ini memastikan, NasDem bakal menghormati seluruh keputusan Prabowo dalam menentukan jajaran kabinetnya. “Kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu Presiden, apa pun itu nomenklaturnya, tapi tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, partai-partai politik lainnya,” pungkasnya.

PKB juga sama. Sebab, status PKB sama dengan NasDem dan PKS, yang tidak mengusung Prabowo-Gibran dari awal. PKB pun canggung berbicara mengenai jatah menteri di kabinet Prabowo nanti.

"Kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo," ucap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, usai menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Baca juga : Terbang Lagi ke Filipina, Prabowo Energinya Nggak Habis-habis

Yang dilakukan PKB, kata politisi yang akrab disapa Imin tersebut, adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Prinsipnya, PKB secara moral akan men-support dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," sambungnya.

Untuk parpol yang mendukung Prabowo-Gibran sejak awal, juga bersikap sama. Golkar misalnya, menegaskan bahwa penyusunan kabinet hak prerogatif Prabowo. Tugas Golkar hanya mengusulkan nama-nama calon yang diminta Prabowo.

"Nama-nama calon menteri di Golkar sudah dimasukkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia, kepada Pak Prabowo. Cuma siapa yang bakal nanti dipilih, tunggu saja," jelas politisi senior Golkar, Bambang Soesatyo.

Demokrat juga tidak akan mengintervensi Prabowo dalam menentukan jatah menteri. Termasuk mengenai jahat untuk Demokrat. "Pada akhirnya nanti kita tunggu apa yang akan diumumkan oleh Presiden pada waktunya," ucap Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron.

Herman menegaskan, Demokrat, memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan kriteria, portofolio, dan jumlah menteri di kabinet. Apalagi, dalam revisi Undang-Undang Kementerian sudah diatur bahwa jumlah kementerian menjadi kewenangan penuh Presiden.

PAN juga pasrah soal jarah menteri. Alasannya sama, susunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. PAN ikut dan tunduk pada kebijakan Prabowo.

Baca juga : Anin Keliling Temui Menteri, Arsjad Masuk Kantor Kadin

"Soal menteri itu kewenangan Presiden. Sudah diatur oleh konstitusi sebagai hak prerogatif Presiden. PAN menghormati prerogatif Presiden," ucap Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

PSI pun menyerahkan sepenuhnya pembentukan kabinet kepada Prabowo. "PSI percaya Pak Prabowo akan membentuk zaken kabinet dan memilih orang-orang terbaik untuk membawa Indonesia semakin maju," ujar Juru Bicara, PSI Kokok Dirgantara.

Gerindra, sebagai partainya Prabowo, juga tak ikut-ikutan mengatur jatah menteri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, menteri dari partainya justru akan sedikit.

"Jumlah kursi menteri untuk Gerindra memang terbatas, dan saat ini belum dapat kami publikasikan,” ucap Wakil Ketua DPR itu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.