Gerakan Nurani Kebangsaan: Tak Dapat Jabatan Di Pemerintahan, Jangan Provokasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menduga, sikap sejumlah pihak selama ini menyerang Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, dan serangannya dilanjutkan ke Pemerintah Prabowo Subianto, karena tantrum tidak dapat jatah jabatan di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Saya ini menduga sejumlah pihak itu, seperti Said Didu dkk itu, tidak mendapatkan porsi untuk berpartisipasi dengan Pemerintahan yang kemarin yang Pak Jokowi, bahkan Pemerintah yang sekarang," nilai Habib Syakur saat podcast di kantor Koma.Id, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

Terlebih, jaringan yang berelasi dengam pihak-pihak ini saat ini cenderung merupakan kelompok yang sakit hati di era Pemerintahan sebelumnya. Maka alasan yang paling rasional untuk menilai sikap para pihak ini adalah karena sharing power yang tidak sampai ke mereka.

Baca juga : Putri Trump Trauma Ditinggalkan Teman

"Said Didu dan kawan-kawannya itu kebetulan saya tahu ada beberapa yang bagian dari Pemerintah masa lalu," ujarnya.

Pun demikian, ulama asal Malang Raya ini pun menyayangkan sikap yang cenderung berupaya melegitimasi narasinya dengan memberikan label suara rakyat.

Padahal kata Habib Syakur, apa yang dilakukan dan dinarasikan Said Didu Cs tak bisa serta-merta dinisbatkan sebagai suara rakyat.

Baca juga : Para Pejabat Diminta Ketatkan Ikat Pinggang

Dengan demikian, dia mengimbau agar masyarakat Indonesia mawas diri dan tidak mudah terprovokasi.

"Di sini harus diwaspadai, hati-hati. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, hati-hati. jangan didengarkan kelompok-kelompok ini. Ini berbahaya, bisa mengadu domba," sambungnya.

Hanya saja, Habib Syakur tetap mendorong agar Pemerintahan Prabowo Gibran dalam bingkai Kabinet Merah Putih senantiasa memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan Pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Baca juga : Hampanye untuk Hairan-Amin, Kaesang: Saya Diminta Pak Jokowi

"Rakyat hanya bisa mengadu hanya kepada Pemerintah. Pemerintah bisa mencarikan jalan keluar untuk kehidupan rakyat yang lebih baik. Hanya setiap masa Pemerintahan ini belum mencapai kesempurnaan. Sudah ada upaya-upaya memakmurkan rakyat, tapi belum sempurna 100 persen," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.