Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, diperlukan upaya ekstra untuk mencapainya karena saat ini ada tiga masalah utama yang perlu diselesaikan terkait ketenagakerjaan.
Dalam rangka mencari solusi inovatif, BPJS Ketenagakerjaan menggelar Social Security Summit 2024 sebagai ajang diskusi antar Kementerian/Lembaga serta pihak terkait agar Indonesia bisa lepas landas menjadi negara maju.
Acara ini turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yasierli dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Dalam sambutannya, Menaker mengungkapkan dukungan dan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut.
Dia berharap, melalui diskusi ini dapat melahirkan strategi inovatif untuk menyelesaikan masalah utama ketenagakerjaan yang berkaitan dengan jaminan sosial.
"Kita punya waktu yang tidak panjang, tidak punya banyak sumber daya, maka perlu kita buat strategi solusi. Dan Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menunggu kira-kira regulasi dan kebijakan apa yang bisa kami tempuh," ujar Yasierli di Menara Bidakara, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Baca juga : Siap Melantai Di Bursa, MR DIY Bakal Perkuat Posisi Pasar Ritel Indonesia
Menurutnya, saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih selaras dengan fungsinya dalam memenuhi jaminan sosial untuk masyarakat dan diharapkan dapat terus memperluas kepesertaannya hingga menemukan strategi yang sifatnya preventif.
Selain itu, Yasierli juga menitipkan beberapa hal yang perlu dibahas. Yakni perihal perlindungan jaminan sosial, hingga perlunya pendekatan yang lebih proaktif terkait jaminan ketenagakerjaan.
"BPJS ketenagakerjaan akan memiliki peran yang sangat signifikan ke depan dalam aksi-aksi ataupun intervensi-intervensi yang sifatnya proaktif. Kita tunggu hasil rekomendasinya," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan saat ini ada tiga tantangan utama yang dihadapi Pemerintah untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2024. Pertama adalah jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
"Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap middle income trap adalah ketidakcukupan sistem jaminan sosial yang mampu mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," terang Anggoro.
Baca juga : Pemerintah Komit Tangani Konflik Sosial di Adonara Barat
Kedua, bonus demografi. Menurutnya, Pemerintah perlu memaksimalkan bonus ini dengan meningkatkan proroduktivitas masyarakat agar tidak jadi beban akibat tingginya angka pengangguran dan kualitas tenaga kerja yang rendah.
Masalah ketiga adalah kemiskinan yang saat ini telah menggerus populasi masyarakat kelas menengah. Persoalan ini menurutnya tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, ketiga hal tersebut menurut Anggoro patut menjadi perhatian Pemerintah dan seluruh pihak. Mengingat, struktur pekerja Indonesia didominasi oleh sektor informal yang angkanya mencapai hampir 60 persen atau sejumlah 84,13 juta.
"Kita baru 13 persen coverage-nya dan kita sekarang menggunakan pendekatan komunitas mulai dari komunitas petani, nelayan dan keagamaan," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan ini perlu dilakukan karena pekerja informal merupakan individu yang tak terikat kontrak dengan perusahaan.
Baca juga : Kapolri Pimpin Rapat Pengamanan Pilkada Serentak 2024
Sehingga, perlu peran tokoh dalam komunitas untuk memperingatkan pentingnya jaminan sosial melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (Bpjamsostek) karena mereka masuk dalam kategori rentan.
"Jadi kita melihat untuk segmen pekerja rentan, mereka sangat perlu untuk punya jaring keamanan," tutur Anggoro.
Anggoro menambahkan, hingga Oktober 2024, jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 40,83 juta dan didominasi oleh segmen formal atau Penerima Upah (PU) sebesar 25,8 juta pekerja. Sedangkan sektor pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) jumlahnya sebesar 9,4 juta pekerja.
Dengan melibatkan Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, Social Security Summit 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang diskusi untuk menghadirkan solusi inovatif dan strategi kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan pekerja yang merupakan cita-cita kita bersama.
"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia adalah langkah penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Dengan kerja sama yang erat dari semua pihak, saya yakin kita bisa bergerak bersama membangun Indonesia sejahtera," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
