Burhanuddin Abdullah dan Cetak Biru Ekonomi Indonesia di Era Prabowo

"Dalam ekonomi, ketidakpastian adalah kepastian itu sendiri. Tetapi dalam ketidakpastian, kebijakan yang terarah dan berani bisa menjadi jangkar pertumbuhan." 

- Soemitro Djojohadikusumo -

Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia (2003–2008) dan eks Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, adalah salah satu pemikir ekonomi paling berpengaruh saat ini. Dengan pengalaman panjang di bidang moneter dan kebijakan makroekonomi, ia hadir dengan analisis mendalam mengenai tantangan struktural serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam berbagai kesempatan, Burhanuddin Abdullah menyoroti beberapa persoalan mendasar yang harus segera diatasi jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan. 

Mulai dari rendahnya efisiensi investasi, tantangan deindustrialisasi, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin menganga, semuanya membutuhkan strategi yang tidak hanya berbasis kebijakan populis tetapi juga kebijakan ekonomi yang terukur dan berorientasi pada daya saing global.

Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Tantangan Investasi

Salah satu poin utama yang dikemukakan Burhanuddin Abdullah adalah ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang dalam perhitungannya membutuhkan rasio investasi terhadap PDB sebesar 52%. Tantangan besar muncul karena tabungan domestik hanya mampu menyumbang 38% dari PDB, menciptakan kesenjangan 16% yang harus ditutup melalui Foreign Direct Investment (FDI) atau pinjaman luar negeri.

Namun, menarik investasi asing ke Indonesia bukan perkara mudah. Burhanuddin Abdullah secara tegas menyoroti persoalan mendasar yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia, yakni ketidakpastian hukum dan tingginya tingkat korupsi. 

Baca juga : Kemitraan Strategis Indonesia & India Makin Kuat, Prabowo Buka Babak Baru

Ia menegaskan bahwa tanpa perbaikan signifikan dalam aspek kepastian hukum dan transparansi, Indonesia akan terus kalah bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik arus modal global.

Deindustrialisasi: Ancaman yang Harus Dihadapi

Burhanuddin Abdullah juga menyoroti fenomena deindustrialisasi yang semakin menggerus daya saing ekonomi Indonesia. Pada 1996, kontribusi industri terhadap PDB mencapai 29%, menjadikan Indonesia sebagai negara industri menurut standar United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Namun, angka tersebut kini merosot tajam menjadi hanya 18%, mengulang situasi tahun 1971 di era Orde Baru.

Fenomena ini diperburuk oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor, terutama untuk sektor pangan, energi, dan manufaktur. Sementara itu, dominasi China dalam produksi manufaktur global, yang mencapai 47%, semakin menekan industri dalam negeri. Kondisi ini menciptakan dilema: produk Indonesia sulit bersaing dari segi harga, sementara ketergantungan impor semakin memperlemah struktur ekonomi nasional.

Solusi yang ditawarkan Burhanuddin Abdullah adalah industrialisasi berbasis sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan dan komoditas mineral. Indonesia harus mampu menciptakan nilai tambah dari kekayaan alamnya, bukan sekadar menjadi eksportir bahan mentah. Hilirisasi industri tambang yang sudah mulai dijalankan perlu diperluas dan diperkuat dengan strategi jangka panjang yang berorientasi pada daya saing global.

Ketimpangan Ekonomi: Realitas yang Perlu Dibenahi

Selain tantangan investasi dan deindustrialisasi, Burhanuddin Abdullah juga mengangkat isu ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Ia mengungkapkan bahwa 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 36% kekayaan nasional. Angka ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dan redistribusi ekonomi yang lebih adil menjadi kunci. Pemerintah perlu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, baik melalui insentif untuk usaha kecil dan menengah, reformasi pajak yang lebih progresif, maupun kebijakan subsidi yang tepat sasaran.

Baca juga : Presdir Forum Ekonomi Dunia Sebut Indonesia Bintang Baru Di Kancah Global

Danantara: Model Baru Pengelolaan Investasi Nasional

Di tengah berbagai tantangan ekonomi tersebut, Burhanuddin Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam tata kelola investasi nasional. Dalam perannya sebagai inisiator Danantara, ia menekankan bahwa lembaga ini harus dikelola sebagai korporasi profesional, bukan sekadar entitas BUMN yang terikat oleh birokrasi kaku.

Ia bahkan membuka kemungkinan untuk merekrut tenaga profesional asing guna meningkatkan daya saing Danantara, sebagaimana yang dilakukan oleh Petronas di Malaysia. 

Baginya, transparansi, tata kelola yang baik, dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan adalah kunci agar lembaga investasi ini dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Masa Depan Ekonomi Indonesia di Era Prabowo

Presiden Prabowo membutuhkan pemikir ekonomi yang berani dan visioner dalam menyusun strategi kebijakan. Burhanuddin Abdullah, dengan rekam jejak dan pemikirannya yang tajam, diyakini menjadi figur yang dapat membantu mewujudkan visi ekonomi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Namun, pertanyaan mendasar yang harus dijawab: Apakah Indonesia siap menghadapi revolusi kebijakan ekonomi yang lebih berani? Apakah reformasi hukum, tata kelola investasi, dan kebijakan industri akan berjalan seiring dengan ambisi pertumbuhan 8%?

Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang berani mengambil risiko besar sering kali mendapatkan imbal hasil yang sepadan. 

Baca juga : Migrant CARE Kutuk Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Seperti yang dikatakan John Maynard Keynes, "The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones."

Di era Prabowo, ekonomi Indonesia tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama. Harus ada gebrakan besar, keberanian untuk berubah, dan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman. Jika tidak, kita hanya akan menjadi penonton dalam kompetisi global, sementara negara lain melaju kencang meninggalkan kita.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemain ekonomi kelas menengah. Saatnya untuk naik kelas.

Taufan Rahmadi
Pakar Issue Strategis, Dewan Pakar GSN

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.