Bahlil: Pasti Ribut Lagi

 Sebelumnya 
Baru beberapa hari kebijakan itu dijalankan, Presiden Prabowo Subianto langsung menganulirnya. Presiden meminta Bahlil untuk membolehkan kembali pengecer berjualan gas 3 kg.

Agar polemik soal gas 3 kg tidak terulang lagi, anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengingatkan Bahlil untuk bertindak lebih bijak. Khususnya, jika tetap ngotot mengatur distribusi solar bersubsidi.

Pada prinsipnya, Tifatul mengamini rencana Bahlil. Sebab, BBM bersubsidi harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hanya saja, dalam penanganannya tidak bisa dilakukan mendadak. Ia memandang penertiban distribusi solar subsidi secara mendadak justru bakal mengorbankan masyarakat. “Nah itu kan tidak bisa dipukul rata begitu. Ya akibatnya yang menjadi korban yang di bawah ya, yang antre ini,” tuturnya, Minggu (9/2/2025).

Baca juga : NasDem Start Dari Rumah

Tifatul menyarankan agar Bahlil membuat simulasi terlebih dahulu, dan menganalisis apa dampak dari penertiban distribusi solar subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Politisi PKS ini berpendapat, kebijakan Pemerintah bukanlah sebuah upaya memerangi masyarakat.

“Nah ini kan kita bukan berperang, bukan dalam kondisi berperang, terus mengeluarkan slogan-slogan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Ini bukan urusan itu bos. Ini kebijakan publik,” sindir Tifatul.

Eks Menkominfo di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingatkan posisi Bahlil sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat, kata dia, Bahlil harus ikuti perintah Presiden agar bekerja bekerja untuk melayani rakyat. Sehingga apa yang dilakukan harus benar-benar terukur. “Menteri ini digaji untuk mengelola pemerintahan. Jadi harus bijak dalam bercakap dan mengeluarkan narasi gitu loh,” ujarnya.

Baca juga : Yandri Bantah Kesaksian Kades

Mantan Presiden PKS ini meminta Pemerintah belajar dari kejadian-kejadian serupa. Ia mencontohkan ihwal kasus kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, dalam setiap peluang bisnis tentu ada pihak-pihak yang mencoba “bermain”.

Kondisi ini seharusnya membuat Pemerintah fokus menindak oknum-oknum tersebut dibanding membuat kebijakan yang terkesan pukul rata dan hanya berimbas ke masyarakat.

“Nah yang ditangani yang main-main ini begitu. Bukan asal pukul rata, bikin keributan sampai makan korban seperti itu. Jadi ya kebijakan itu harus bijak, jangan kebijakan nggak bijak gitu,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.