Dark/Light Mode

Ada Unsur Keterpaksaan, Keputusan Prabowo Pilih Pati TNI Di Bulog Dinilai Tepat

Selasa, 11 Februari 2025 11:43 WIB
Asisten Teritorial Panglima TNI, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang kini diangkat sebagai Direktur Utama (Dirut Bulog). (Foto:Dok/Istimewa)
Asisten Teritorial Panglima TNI, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang kini diangkat sebagai Direktur Utama (Dirut Bulog). (Foto:Dok/Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai keputusan pemerintah menempatkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Perum Bulog, merupakan langkah yang tepat.

"Meskipun banyak cendikiawan mengkritik langkah tersebut bertentangan dengan UU TNI, yang melarang TNI aktif menjabat jabatan sipil, namun telah terjadi unsur keterpaksaan sehingga itu dibutuhkan," kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya Selasa (11/2/2025).

Baca juga : 4 Hal Tindak Lanjut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berkala Hari Ini

Ia mengingatkan, Kepala Bulog dan jajarannya, selama ini, ternyata belum mampu menjalankan amanat Presiden Prabowo untuk menyerap gabah petani sesuai yang diinginkan, baik jumlah, 3 juta ton sampai Maret nanti,  maupun harga yang sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Seperti diketahui dalam teleconfrence yang dilaksanakan Prabowo dengan petani serta penyuluh minggu lalu, Prabowo mengancam akan menindak tegas perusahaan penggilingan padi yang membeli gabah kering petani lebih  rendah dari harga yang dipatok pemerintah. Hal ini mempertegas janji politik Prabowo untuk mensejahterakan petani. 

Baca juga : MK Diyakini Akan Bijak Memberikan Keputusan Pilkada Tasikmalaya 2024

Bulog yang fungsinya menjadi sentral dalam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, lanjut Syahganda, tentu harus berbenah secepatnya, khususnya melalui pemilihan kepala yang tepat. Karena itu, penunjukan TNI aktif diharapkan mampu menjawab tuntutan itu.

Namun, Syahganda mengingatkan, agar penempatan TNI tidak menjadi pelanggaran terhadap spirit reforma politik. Pemerintah dan DPR menurutnya perlu segera melakukan penyesuaian UU TNI yang mengatur lebih rinci aturan penempatan TNI sesuai kebutuhan mendesak itu.

Baca juga : Tiba Di New Delhi, Prabowo Disambut Sejumlah Pejabat Tinggi Di Bandara

"Hal ini untuk tetap menjamin kepastian hukum nantinya, baik untuk pemeriksaan, TNI dan juga keberlanjutan demokrasi kita," tegas Syahganda.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.