Hemat Anggaran Ditarget Tembus Rp 700 Triliun

 Sebelumnya 
Rinciannya, alat tulis kantor (ATK) 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen. Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen. Kajian dan analisis 51,5 persen. Diklat dan bimtek 29 persen. Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. Percetakan dan suvenir 75,9 persen.

Kemudian sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen. Lisensi aplikasi 21,6 persen, jasa konsultan 45,7 persen, bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,9 persen, peralatan dan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen, serta belanja lainnya 59,1 persen.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan langkah yang diambil Presiden Prabowo bukan sekadar penghematan, melainkan sebuah reformasi. “Ini adalah reformasi APBN dalam rangka membuat anggaran lebih efisien, efektif, dan produktif,” ujar Misbakhun, kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (15/2/2025).

Baca juga : Forum Pemred Dan Forum Humas BUMN Kampanye Melawan Disinformasi-Misinformasi

Ia menjelaskan, angka-angka yang ditemukan Presiden berasal dari penyisiran detail oleh tim khusus yang bekerja atas perintah langsung Presiden. Politisi Partai Golkar ini menilai, meskipun total APBN tetap sama dalam ukuran dan volume, langkah efisiensi yang diterapkan bertujuan agar penggunaannya lebih optimal.

Masyarakat juga perlu memahami tidak ada perubahan dalam struktur belanja bantuan sosial, subsidi, maupun anggaran untuk kepegawaian dan sektor terkait lainnya. “Presiden ingin memastikan APBN lebih produktif. Ini adalah langkah strategis, terutama untuk mendukung program-program seperti makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal menganggap baik pemangkasan ini. Hanya saja, pemangkasan jangan dilakukan pada belanja yang memang mendasar.

Baca juga : Soal Koalisi Permanen, Paloh Tanya Batas Waktunya

“Artinya, jangan salah sasaran. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga harus benar-benar cermat. Jangan sampai salah prioritas,” pesan Faisal.

Menurutnya, pemangkasan ini sebagai langkah rasional yang dilakukan Pemerintah. Sebab, Faisal memprediksi, target penerimaan negara sulit dicapai karena perubahan skema tarif PPN 12 persen.

Faisal berpesan agar kementerian/lembaga lebih berhati-hati dalam menentukan program atau belanja mana yang akan dipangkas. Jangan sampai pemangkasan ini justru mengganggu pertumbuhan ekonomi. [UMM/BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.