Prestasi Indonesia Harus Dikenang Generasi Muda

RM.id  Rakyat Merdeka - Momen penandatanganan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari itu menandai berakhirnya konflik di Bumi Serambi Mekkah yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) berupaya membuat film dokumenter yang merekam detik-detik perjuangan para juru runding dari kedua pihak, antara pihak GAM dan Pemerintah Indonesia, sehingga berakhir dengan penandatan­ganan damai.

Film itu diangkat dengan judul “The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace in Aceh” di XXI di Plaza Indonesia, Rabu (19/2/2025) malam.

Founder Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal mengatakan, hingga saat ini hingga perjanjian damai Aceh, 20 tahun lalu belum ada satupun film dokumenter yang dibuat oleh sineasIndonesia yang men­gangkat tema perjanjian damai tersebut.

Akibatnya, kata dia, banyak masyarakat Indonesia yang kurang tahu sejarah yang sangat berharga itu. Padahal, kata dia, perjanjian damai itu adalah salah satu cara Indonesia dalam menyelesaikan konflik di dalam negeri dengan sangat baik.

“Ini sebuah prestasi yang luar biasa,” kata Dino dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Baca juga : Tendernya Belum Dibuka, Pemenang Sudah Diatur

Dengan alasan itu, Dino lantas mencari orang yang paham dan berpengalaman dalam mem­buat film dokumenter. Dino bertemu dengan salah satu produser dan Presenter Metro TV, Andini Effendi.

“Untuk biaya pembuatan filmmayoritas berasal dari ibu kandung saya, Zurni Hasyim Djalal dan sebagian dari delegasiUni Eropa yang berada di Jakarta,” ungkap Juru Bicara Kepresidenan era Presiden SBY ini.

Awalnya, kenang Dino, banyakorang yang pesimistis atas rencananya membuat film dokumenter tentang Aceh. Sebab, background dirinya yang bukan berasal dari kalangan sineas, tapi berasal dari mantan diplomat dan juru bicara kepresidenan sehingga membuat orang ber­pandangan miring.

“Tapi kami jalan terus, karena ingin membuat film Indonesia yang berkualitas, agar anak-anak tahu sejarah bangsanya,” jelasnya.

Selanjutnya, beber mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini, langsung mewancarai sejumlah orang dari pihak Pemerintah Indonesia dan GAM untuk keperluan film dokumenter ini. Antara lain,mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Juru Runding Pemerintah RI Hamid Awaludin dan tokoh Aceh Sofyan Djalil. Kemudian, Ketua Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud, eks tokoh GAM Sofyan Dawood dan lainnya.

“Totalnya kami melakukan wawancara 8 orang. Empat orang dari Pemerintah RI dan Empat dari GAM, agar hasil film bisa adil dan akurat serta tidak berat sebelah,” tandasnya.

Baca juga : Tata Kelola Dana Pensiun Bakal Lebih Transparan

Sedangkan untuk proses wawancara dan pembuatan film, jelas dia, berlangsung di berba­gai tempat seperti Aceh, Jakarta, Finlandia dan Swedia.

Selain itu, Dino menegaskan, pembuatan film dokumenter ini tidak berafiliasi politik dengan pihak manapun. Apalagi, kata dia, selama ini banyak orang yang mencitrakan dirinya sebagai orang mantan Presiden SBY.

“Untuk menghindari hal itu, kami tayangkan setelah Pemilu 2024 agar tidak ada asumsi macam-macam dari masyarakat” kata mantan wakil menteri luar negeri ini.

Dino khawatir, jika film ini su­dah mendapat stigma politik ter­tentu dari masyarakat, maka film dokumenter ini akan kehilangan maknanya. “Jadi saya ingin film ini harus adil dan independen dari politik manapun,” tandasnya.

Terakhir, Dino ingin film ini bi­sa dinikmati seluruh masyarakat kampus di Indonesia, khususnya mereka yang mempunyai ju­rusan hubungan internasional. “Dengan melihat film ini mereka bisa belajar berdiplomasi dalam menyelasaikan masalah yang rumit,” harap dia.

Mantan Wakil Presiden Indonesia sekaligus mediator juru damai Aceh, Jusuf Kalla mengenang proses negoisasi antara Pemerintah dan GAM berlang­sung selama dua tahun, sebelum akhirnya berujung ke penanda­tanganan perjanjian damai.

Baca juga : Luhut: Saya Berharap Dampaknya Tak Banyak

“Selama itu kami melakukan operasi rahasia untuk menemu­kan mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud yang saat itu tinggal di Singapura,” kenang JK di Studio XXI Plaza Indonesia, Rabu (19/2/2025).

Sebab, kata JK, saat itu sangat susah untuk menemui Malik Mahmud maupun keluarganya. Padahal, kata dia, Malik meru­pakan pintu masuk menuju pe­rundingan dengan GAM.

Sedangkan Malik Mahmud mengaku setuju melakukan perundingan dengan Pemerintah Indonesia setelah tahu yang memimpin perundingan adalah Jusuf Kalla. Apalagi, kenang dia, JK sangat berjasa dalam menye­lesaikan konflik di Poso.

“Kami melihat Pak JK serius sekali ingin berunding dan be­liau punya track record yang baik dalam menyelesaikan konf­lik,” puji Malik.

Akhirnya dengan difasili­tasi dan mediatori oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari, kata Malik, perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM resmi di tandantangani pa­da 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.