Birokrasi Dan Korupsi Hambat Indonesia Jadi Negara Maju

 Sebelumnya 
Viva mengatakan, Kabinet Merah Putih dapat mengurangi proses tumpang tindih regulasi. “Karena selama saya di lapangan, satu program itu dikelola oleh beberapa kementerian. Sehingga, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi jadi lebih efektif,” katanya saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Soal korupsi, Viva menyebut Prabowo telah meminta kepada penegak hukum melakukan kerja-kerja efektif dalam memberantas korupsi. Sinergitas kebijakan di tingkat pusat maupun daerah akan menciptakan kepastkan hukum bagi investor.

Sehingga, ketika terjadi pelanggaran harus diberikan sanksi tegas. Sebab itu, perlu dukungan masyarakat untuk menjadikan birokrasi yang efektif dan efisien, guna tercipta pemerintahan yang bersih, sehat, dan kuat, terbebas dari korupsi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi Ray yang telah blak-blakan. Menurutnya, birokrasi yang lambat, rumit, dan kurang efisien, kerang menjadi kendala bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

Baca juga : Dikunjungi Presiden Dan Wapres, Duka Korban Banjir Terobati

Sedangkan korupsi masih mengakar. Sekalipun ada KPK dan regulasi terkait, korupsi masih menjadi biang kerok penghambat daya saing Indonesia di kancah global.

“Akibatnya, banyak investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki potensi pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah,” ungkap Yusuf, tadi malam.

Dalam menentukan lokasi investasi, para investor umumnya mempertimbangkan stabilitas politik dan ekonomi sebagai faktor utama, karena ini memberikan kepastian bagi bisnis mereka.

Selain itu, kemudahan berusaha yang ditandai dengan birokrasi yang efisien, transparan, dan bebas korupsi juga menjadi aspek krusial agar operasional tidak tersendat oleh prosedur yang berbelit atau pungutan liar.

Baca juga : Gerindra: Ayo, Terjun Ke Politik

Infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan pasar yang besar turut berperan dalam keputusan investasi. Namun, tanpa reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang lebih serius, Indonesia berisiko tertinggal dari negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menawarkan iklim investasi lebih kondusif.

Untuk mengatasi hambatan ini agar Indonesia bisa menjadi negara maju tentu bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Prediksi Yusuf, perlu setidaknya 10-15 tahun, tergantung komitmen Pemerintah dan partisipasi masyarakat.

“Reformasi birokrasi harus terus digencarkan, salah satunya melalui digitalisasi layanan publik guna mengurangi interaksi langsung yang berpotensi memicu korupsi, diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selain Ray, Prabowo juga mengundang para pengusaha kakap Indonesia datang ke Istana. Bahkan, para taipan lokal itu datang selama 2 hari-hari berturut-turut untuk bertemu Jokowi. Prabowo bersama para konglomerat itu membahas ekonomi dan investasi.

Baca juga : Netizen Minta Penyunat MinyaKita Dihukum Berat

Para pengusaha yang dipanggil adalah Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Tahir, James Riady, Tomy Winata, Chairul Tanjung, H. Isam, dan Hilmi Panigoro.

Selain para pengusaha, Prabowo juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, serta Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie. Kemudian mereka dikumpulkan bersama investor asal Amerika Serikat Ray Dalio yang juga diundang Prabowo. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.