UI Sebut Tuntutan Pembatalan Disertasi Bahlil Tidak Tepat, Ini Penjelasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Universitas Indonesia (UI) menyampaikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi untuk studi doktoral Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam keterangan yang dirilis hari ini, Rabu (12/3/2025), UI menjelaskan, empat organ UI: Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB) tidak hanya meminta Menteri Bahlil memperbaiki disertasinya, tetapi juga menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.

"Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas, melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Co-Promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa," kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof. Arie Afriansyah, Rabu (12/3/2025).

Dia memastikan, keputusan ini bukanlah keputusan Rektor semata. Ini adalah keputusan bersama Empat Organ UI yang solid dan bulat satu suara, tegas menyepakati keputusan tersebut.

Baca juga : Taruna Ikrar: Sujud Bantu Kesehatan Otak, Begini Penjelasannya

Pembinaan untuk Menteri Bahlil dilakukan dalam bentuk kewajiban peningkatan kualitas disertasi, dan tambahan syarat publikasi ilmiah.

Sementara Promotor, Co-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi mendapatkan pembinaan berupa larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru. Serta larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu.

"Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI, justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam menerapkan sistem dan mekanisme etik,” papar Prof. Arie.

UI menilai tuntutan yang meminta disertasi Menteri Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walaupun pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.

Baca juga : KAI Sediakan Pos Kesehatan Di Seluruh Stasiun LRT Jabodebek Selama Ramadan

"Artinya, secara eksplisit, Empat Organ UI menyatakan bahwa disertasi mahasiswa tersebut belum dapat diterima  sebagai dokumen pendukung kelulusan," terang Prof. Arie.

"Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?" imbuhnya.

Tak hanya itu, tuntutan membatalkan kelulusan juga dinilai tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.

"Artinya mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya, dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai," papar Prof Arie.

Baca juga : Krakatau Steel Salurkan Bantuan, Dukung Pembangunan Universitas Widya Mataram

Dalam konteks ini, UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tugas utama mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku. Bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.

"Tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Empat Organ UI justru menyatakan mahasiswa tersebut belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya," beber Prof. Arie.

Dia menambahkan, Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.

“Bagi yang tidak memahami mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.