Dark/Light Mode

Gubernur Dedi Mulyadi Ajak Bupati Wali Kota Sinergi Daerah Lewat Jabar Ngariung

Sabtu, 15 Maret 2025 12:08 WIB
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (Diskominfo Jabar)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. (Diskominfo Jabar)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah melalui kegiatan Jabar Ngariung.

Acara ini berlangsung di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025), dan bertujuan meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat.

Dalam pertemuan ini, Dedi Mulyadi menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Barat, mulai dari kemiskinan, akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, hingga pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbasis kinerja masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, Gubernur Jabar juga membahas mitigasi kesehatan pasca-bencana, khususnya setelah banjir.

Dia mengungkapkan bahwa telah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan untuk menangani dampak kesehatan seperti penyakit menular, angka stunting, diabetes, gagal ginjal, hipertensi, serta kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Jawa Barat.

Baca juga : Warga Jabar Bisa Mudik Gratis Euy, Buruan Daftar Lewat Aplikasi Sapawarga

"Semua program ini harus disusun dalam kerangka kerja yang optimal agar Jawa Barat mencapai pembangunan yang lebih baik dan merata," ujar Dedi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jabar juga menekankan pentingnya peran Kabupaten Bogor dalam sejarah dan pembangunan Jawa Barat.

Menurutnya, Bogor memiliki akar sejarah kuat sebagai pusat Kerajaan Sunda, dan penguatan pembangunan di wilayah ini akan memberikan dampak positif bagi daerah lain di Jawa Barat.

"Siapa pun yang berbuat baik di Bogor, dampaknya akan menyebar ke daerah lainnya. Oleh karena itu, Bogor akan menjadi pusat berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi lingkungan di Jawa Barat," katanya.

Moratorium Alih Fungsi Lahan

Sebagai bagian dari strategi perlindungan lingkungan, Pemprov Jawa Barat sedang mengevaluasi moratorium alih fungsi lahan hutan, perkebunan, dan lahan produktif lainnya.

Baca juga : Gubernur Dedi, Bupati Bogor & Tri Bahas Strategi Jangka Panjang Atasi Banjir

Dedi menegaskan bahwa moratorium ini telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan akan segera mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman.

Selain itu, Pemprov Jabar juga berencana membebaskan lahan-lahan di sepanjang sungai yang masih dikuasai pihak tertentu dan mengalihkannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Upaya ini dilakukan dengan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna mempercepat proses perbaikan lingkungan.

"Jawa Barat telah bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Menteri PU, untuk menangani permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah. Kami ingin memastikan bahwa upaya ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar juga tengah merancang program reboisasi dan normalisasi sungai di beberapa daerah aliran sungai (DAS).

Baca juga : Makan Bergizi Gratis Seperti Hajatan Kawin

Program ini meliputi penambahan kedalaman dan pelebaran sungai, serta penanaman pohon endemik yang sesuai dengan karakteristik daerah untuk mendukung keseimbangan ekosistem.

"Pembangunan yang terkoordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan, menjadikan provinsi ini lebih maju, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lestari," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.