Konflik Natuna, TNI AD Siap Kawal Kebijakan Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Andika Perkasa memastikan, TNI akan satu suara dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Apapun yang diperintahkan, TNI siap melaksanakannya.

Hal tersebut ditegaskan Andika usai acara penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana antara TNI AD dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) bertempat di gedung Rektorat UGM, Yogyakarta, Jumat (10/01).

"Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah di Natuna, kami siap melaksanakan," katanya.

Andika menjelaskan, di Natuna sendiri saat ini sudah terdapat banyak personel TNI dari berbagai satuan. Penempatan mereka disana juga bukan didasari adanya persoalan konflik perbatasan di perairan Natuna yang terjadi belakangan ini. 

Baca juga : Konflik AS-Iran Memanas, Pimpinan MPR Minta Pemerintah Segera Ambil Sikap

Tapi sudah dilakukan sejak lama atau jauh sebelum adanya konflik tersebut."Kalau soal banyaknya personel TNI di Natuna, saat ini karena mereka sudah sejak lama disitu. Jadi bukan dalam insiden ini kemudian kami menambah pasukan. Nggak ada sama sekali," ujarnya.

Menurut Andika, penempatan personel TNI di Natuna hanyalah salah satu bagian dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI. Sebab, penempatan satuan tempur juga sudah dilakukan hampir di semua kawasan Indonesia.

"TNI AD ada di mana-mana, di seluruh Indonesia ada. Dan kalau untuk penambahan personel di Natuna nggak ada, karena disana TNI AD sudah cukup banyak," tuturnya.

Terkait perjanjian kerja sama dengan UGM, Andika mengungkapkan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan prajurit, mulai dari program S2 maupun S3 bagi prajurit TNI AD, mulai dari Perwira, Bintara, dan Tamtama TNI AD  yang memenuhi persyaratan.

Baca juga : Bener Nih Natuna Sudah Clear Dari Kapal China?

"Peningkatan kualitas SDM di Angkatan Darat memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena saat ini kita memerlukan prajurit Perwira, Bintara, dan Tamtama yang punya wawasan yang lebih bagus," ungkapnya.

Lebih lanjut Kasad menyampaikan bahwa program ini bermula dari percakapan-percakapan dan diskusi dengan Rektor UGM  kemudian ditindaklanjuti, dan dijadikan kerja sama, sehingga program ini akan dimulai pada semester sekarang pada bulan Februari ini. 

"Kita sudah menyebarkan program Pascasarjana ini ke seluruh satuan AD di seluruh Indonesia, dan ada 70 personel yang berminat dan setelah mengikuti seleksi ada 46 orang yang lulus dengan pangkat terendah berpangkat Sersan Satu dan yang tertinggi berpangkat Letnan Jenderal, dengan 4 orang mengikuti program S-3 dan 42 orang mengikuti program S-2. Ini menunjukkan  minat yang bagus dan spektrumnya juga bagus untuk masa depan," ungkap Andika. 

Mengenai pembiayaan perkuliahan tersebut, Andika memastikan tidak sepenuhnya ditanggung prajurit.  

Baca juga : Jokowi Garang Juga Ke China

"Untuk biaya kuliah nantinya 75 persen akan dibayar oleh Dinas dan 25 persen dibebankan  kepada yang bersangkutan, dan semoga kerja sama kita dengan UGM akan semakin bagus dan semakin banyak Perwira, Bintara, dan Tamtama Angkatan Darat yang meningkat kualitas SDM-nya", pungkasnya. [DNU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.