Banteng Ancam Tak Ikut Bahas Raperda

RM.id  Rakyat Merdeka - Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tidak harmonis. Penyebabnya, partai berlambang Banteng ini tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi dalam acara Musrenbang di Cirebon pada Rabu (7/5/2025), yang dinilai merendahkan martabat DPRD Jabar.

Kekecewaan PDIP tersebut ditunjukkan dalam rapat paripur­na pembahasan rancangan pera­turan daerah (raperda) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025). Rapat paripurna ini hanya diwakili Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan. Sedangkan Dedi Mulyadi berhalangan hadir.

Awalnya, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaannya kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, dia menilai, Gubernur Jabar telah mendeskreditkan DPRD Jabar.

“Sembilan hari yang lalu, gubernur di acara sakral, ada pernyataan yang menurutnya ini perlu disikapi,” kata Doni dalam rapat paripurna.

“Saya berpikiran, beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” sambung Doni.

Doni berharap, pada rapat paripurna tersebut, ada klarifikasi dari Gubernur Jabar. Dia mengingatkan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan trias politikaalias pembagian kekua­saan negara menjadi tiga cabang. Yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Sebelum ada klarifikasi dari gubernur di acara Musrenbang, menurut saya, kita tidak perlu menyampaikan pandangan, bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri,” kritik Doni.

Lebih lanjut, Doni mengancam, bila gubernur Jabar tidak melakukan klarifikasi, maka apa pun yang gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat.

Baca juga : Jangan Lagi Ada Kegiatan Yang Meresahkan Investor

“Kalau lembaga yang dilece­hkan otomatis anggota juga dilecehkan,” katanya.

Doni mengatakan, sebagai eksekutif, Gubernur Jabar berpikiran dapat berjalan sendiri men­jalankan pemerintahan. “Silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri jangan dibicarakan ke DPRD,” katanya, kesal.

Pernyataan Doni kemudian diperkuat oleh interupsi sejawat­nya, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Memo Hermawan. Memo mengajak seluruh rekan sefraksinya, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono, untuk meninggalkan ruang paripurna DPRD Jabar.

“Saya meminta Fraksi PDIP untuk (walk) out, termasuk Bapak Ono, sebelum selesai hubungan eksekutif-legislatif baik,” ajak Memo dalam rapat paripurna di DPRD Jabar pada Jumat (16/5/2025).

“Terima kasih. Silakan berdiri, tidak perlu ikut rapat paripurna, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” sambung Memo dengan lantang.

Selanjutnya seluruh anggota Fraksi PDIP ke luar ruangan dan meninggalkan rapat paripurna.

Namun, rapat paripurna tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lain­nya tanpa melibatkan PDIP. Dalam rapat paripurna tersebuthanya diwakili oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan. Sedangkan Dedi Mulyadi berhalangan hadir.

Memo Hermawan menjelas­kan, aksi walk out dari sidang paripurna sebagai bentuk protes terhadap sikap dan pernyataan kontroversial Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Aksi walk out ini, kata dia, dilakukan sebagai respons atas tindakan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan rakyat dan prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh wakil rakyat.

Baca juga : Polda Banten Tetapkan 3 Tersangka Pemerasan

“Ucapan Dedi telah mencederai semangat kebersamaan dan kerja sama antar fraksi yang sangat penting dalam pengam­bilan keputusan strategis untuk kepentingan rakyat Jabar,” kritik Memo, Jumat (9/5/2025).

Pernyataan Gubernur Jabar, lanjut Memo, tidak bisa dianggap sepele karena menyentuh prinsip dasar sistem pemerintahan yang demokratis. Dia menegaskan, eksekutif dan legislatif seharus­nya saling menguatkan, bukan meniadakan.

“Aksi walk out ini bukanlah langkah yang diambil secara sembarangan, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas lembaga legislatif,” jelasnya.

Memo berharap, langkah te­gas Fraksi PDIP bisa menjadi pengingat bagi seluruh anggota dewan untuk tetap memegang teguh prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan ke­pada masyarakat.

“Kami berharap agar perbedaan pandangan politik tidak men­jadi alasan untuk mengabaikan etika politik dan rasa hormat antar anggota dewan,” imbuh dia.

Bagaimana tanggapan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi? Dia merespons dengan santai aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar. “Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak,” kata Dedi dalam keteran­gannya, Jumat (16/5/2025).

Menurut Dedi, dalam politik semua pihak bebas menyampaikan pendapat. Aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP merupakan ekspresi politik yang wajar terjadi.

“Artinya setiap orang, partai politik dan fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik,” kata eks Bupati Purwakarta ini.

Baca juga : Pemerintah Gercep Sikat Pengganggu Iklim Investasi

Sementara, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa menilai, aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna, merupakan bagian dari dinamika relasi antara legislatif dan eksekutif di negara demokrasi.

“Itu hak mereka, karena ada ketidakberkenanan Fraksi PDIP,” ujar Buky pada Jumat (16/5/2025).

Buky mengatakan, dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan seluruh anggota Fraksi PDIP terkait aksi tesebut. Dia menduga, ada miskomunikasi atau salah paham dari pernyataan Gubernur Jabar.

“Fraksi PDIP menilai ko­munikasi antara gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan,” katanya.

Buky meminta DPRD Jabar, terutama Fraksi PDIP terlalu dini menilai kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Dia memintadiberikan kesempatan ke­pada eksekutif untuk melakukan tugasnya.

“Terhadap kebijakan guber­nur tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan mencapai target programnya, ada jangka pendek yang ingin dikejar,” pungkas Buky.

Sebagai informasi, rapat paripurna DPRD Jabar tetap dilan­jutkan dengan agenda mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi dan tanggapan gubernur tanpa dihadiri Fraksi PDIP.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.