APBN Dibayangi Ketidakpastian

 Sebelumnya 
“Tahun ini, tahun depan, proyeksinya akan sama. Musuh kita adalah ketidakpastian. Semua negara pasti akan melakukan protect terhadap negaranya sendiri. Maka pertumbuhan 5,2 sampai 5,3 persen, itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai pijakan RAPBN. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2-5,8 persen pada 2026. Sri Mul memproyeksikan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,6–7,2 persen.

Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan Rp 16.500 hingga Rp 16.900. Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi diasumsikan sebesar 1,5-3,5 persen. Pemerintah juga memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di rentang 60–80 dolar AS ler barel.

Baca juga : Israel Dan Iran Sulit Didamaikan

Sementara Lifting minyak ditargetkan mencapai 600.000-605.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 953.000-1.017.000 barel setara minyak per hari. “Proyeksi ini mempertimbangkan tekanan geopolitik dan pelemahan ekonomi global yang masih terus membayangi,” kata Sri Mul saat penyampaian KEM-PPKF 2026, Selasa (27/5/2025) lalu.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (19/6/2025) lalu, Sri Mul mengakui tantangan global semakin kompleks. Dari memanasnya geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, hingga memudarnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme.

Dia berharap, seluruh elemen di APBN dalam menghadapi guncangan ekonomi global, harus tetap sehat. Sri Mulyani menegaskan, APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan melalui program unggulan seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat.

Baca juga : Deddy Sitorus: Menurut Saya Sih, Itu Namanya Pemborosan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan, Pemerintah siaga penuh menghadapi risiko global, termasuk potensi perang di Timteng. Untuk memitigasi risiko tersebut, Kemenkeu telah menyiapkan langkah strategis dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam dampak dari peristiwa tak terduga.

Kemenkeu, katanya, terus memantau perkembangan kondisi global secara reguler. Melalui koordinasi erat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengidentifikasi risiko perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. FAQ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 7, edisi Rabu, 25 Juni 2025 dengan judul "DPR Dan Pemerintah Akan Berembuk APBN Dibayangi Ketidakpastian"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.