OTT Di Mandailing Natal, KPK Amankan Uang Rp 231 Juta

 Sebelumnya 
Atas pengaturan proses e-catalog di Dinas PUPR Pemprov Sumut tersebut terdapat pemberian uang dari KIR dan RAY untuk Rasuli melalui transfer rekening.

“Selain itu juga diduga ter­dapat penerimaan lainnya oleh TOP dari KIR dan RAY melalui perantara,” beber Asep.

Sementara HEL juga mendapatkan uang karena melakukan pengaturan proses e-catalog untuk pekerjaan di Satker Wilayah I BPPJN Sumut, sehingga PT DNG dan PT RN terpilih sebagai pelaksana pekerjaan.

“HEL karena jabatannya se­laku Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dari KIR dan RAY sebesar Rp 120 juta dalam kurun waktu Maret 2024 sampai Juni 2025,” beber Asep.

PTDNG dan PT RN telah mendapatkan pekerjaan di Provinsi Sumut sejak tahun 2023 sampai saat ini.

Baca juga : Perkuat Ekonomi Nasional, Serap 2 Juta Tenaga Kerja

Di antaranya, preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–SP. Pal XI tahun 2023 dengan nilai proyek sebesar Rp 56,5 miliar.

Kemudian, preservasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI tahun 2024 dengan nilai proyek sebesar Rp 17,5 miliar.

Lalu, rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang–Gunung Tua–Sp. Pal XI dan Penanganan Longsoran tahun 2025. Serta, preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua Sp. Pal XI tahun 2025.

Asep menegaskan, kegiatan tangkap tangan ini merupakan pintu masuk untuk mengung­kapkan praktik-praktik rasuah lain di Sumut.

“KPK masih akan terus menelusuri dan mendalami terkait proyek atau pengadaan barang dan jasalainnya,” tandas Asep.

Baca juga :  Commuter Line Basoetta Percepat Waktu Tempuh

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tertam­par dengan kejadian OTT KPK di Sumut dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

“Pertama-tama, saya harus mengucapkan innalillahi wa in­nailaihi rojiun. Bagi saya yang utama ini adalah tamparan besar karena saya sudah bicara ber­buih-buih, pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih saja begini,” keluhnya dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Sabtu malam.

Karenanya, dia bakal mengevaluasi pejabat eselon 1 hingga PPK di kementerian yang dipimpinnya tersebut. “Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap pejabatnya yang jadi ter­sangka. Kementerian PU pun menyerahkan seluruh proses hukumnya kepada para aparat penegak hukum.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada jajaran dan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, juga kepada Pak Jaksa Agung, dan seluruh jajarannya. Mereka banyak membantu saya, terutama membantu Kementerian PU untuk menjaga integritas kita,” ujarnya.

Baca juga : Pram Diharapkan Lebih Sering Turun Ke Bawah

Bantuan dari KPK dan Kejagung ini agar Kementerian PU benar-benar mampu menerjemah­kan dengan baik dan benar pesan Presiden Prabowo.

“Pesan kepada kita semua di hari-hari pertama saya menjabat di Kementerian ini,” urainya. [YUD]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.