Kapolri: Kami Terus Bebenah, Siap Terima Masukan Dan Kritik

 Sebelumnya 
Apa visi jangka panjang Polri menuju satu abad Bhayangkara pada 2045?

Polri memiliki Grand Strategy 2025–2045 dengan visi Terwujudnya Indonesia Aman dan Tertib melalui Kepolisian yang Adaptif dan Berintegritas. Misinya adalah melindungi, mengayomi, dan melayani ma­syarakat.

Tahapannya terdiri dari empat tahap. Tahap pertama (2025–2029) penguatan fondasi organisasi. Tahap kedua (2030–2034), akselerasi organisasi adaptif dan berintegritas. Tahap ke­tiga (2035-2039), pemanta­pan organisasi yang adaptif dan berorientasi masyarakat. Selanjutnya, Tahap keempat (2040–2045), terpeliharanya organisasi adaptif, berintegritas, berorientasi masyarakat.

Terkait reformasi struktural dan kultural akan terus disesuai­kan dengan dinamika ancaman keamanan. Khususnya ancaman terhadap masyarakat. Reformasi kultural juga terus dilakukan dengan memperkuat transfor­masi di bidang pengawasan melalui pengawasan eksternal independent. Juga dengan me­manfaatkan teknologi digital, serta optimalisasi Satu Data Polri demi mendukung pembinaan karier dan peningkatan kualitas SDM.

Bagaimana Polri beradaptasi dengan tantangan keamanan di era digital, termasuk kejahatan siber, hoaks politik, dan radikalisme online?

Baca juga : Orang Kepercayaannya Kena OTT, Bobby Siap Diperiksa KPK

Polri melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kualitas personel melalui pelatihan di dalam dan luar negeri. Kedua, menguatkan patroli siber untuk menjaga ruang digital melalui penga­wasan melalui pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan siber.

Ketiga, mengedukasi ma­syarakat soal literasi digital. Keempat, membentuk Direktorat Siber di delapan Polda prioritas. Kelima, menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga dan platform digital untuk me­nindak penyebaran hoaks serta memonitor teknologi deepfake dan AI.

Dalam menangkal radika­lisme online, Polri mengede­pankan pendekatan holistik, mulai dari kontra-narasi digital, intervensi akun penyebar ideologi kekerasan, hingga program deradikalisasi dengan tokoh agama dan akademisi.

Polri juga terus memperkuat Computer Security Incident Response Team (CSIRT) ber­sama BSSN, Kemenkomdigi, dan stakeholder terkait.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sempat naik turun. Apa strategi konkret Kapolri untuk membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan?

Baca juga : Sekolah Libur, MBG Tetap Jalan

Membangun kepercayaan publik tidak bisa instan. Keper­cayaan publik terhadap Polri muncul dari adanya komit­men jangka panjang, konsis­tensi tindakan, transparansi dalam seluruh aspek pelayanan dan penegakan hukum. Polri melakukan beberapa langkah dalam membangun kepercayaan publik.

Kami mengevaluasi semua keluhan publik, memperbaiki tata kelola internal melalui rekrutmen bersih, peningkatan SDM, promosi berbasis merit, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal.

Selain itu, kami mempermu­dah akses layanan masyarakat dengan digitalisasi SIM, SKCK, dan pengaduan daring, serta aktif berkomunikasi melalui media sosial, forum diskusi, dan program pemolisian ko­munitas. Polri juga merespons cepat terhadap kritik, kehadiran langsung di lapangan. Kami juga mengembangkan budaya malu terhadap pelanggaran yang dilakukan dan saling mengingatkan untuk terus melaku­kan hal-hal yang bisa berman­faat terhadap masyarakat dan institusi, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Selain itu mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyara­kat, melakukan evaluasi dan respon cepat terhadap keluhan masyarakat serta terus me­ningkatkan profesionalisme. Dan juga terus hadir untuk melayani, mendekatkan diri dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat.

Bagaimana Polri menjamin tidak adanya budaya impuni­tas di tubuh institusi, khusus­nya dalam menangani oknum aparat yang melanggar?

Baca juga : Janji Menlu Kepada DPR, Nama Calon Dubes AS Diserahkan Pekan Ini

Kami berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk menjamin hal tersebut Polri telah melakukan berbagai hal. Seperti, mem­perkuat sistem pengawasan internal oleh Itwasum dan Di­visi Propam Polri, yang secara aktif mengawasi perilaku per­sonel dan memastikan setiap pelanggaran diberikan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polri juga berkolaborasi pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman dan lembaga-lembaga lainnya, untuk mencip­takan check and balance yang sehat.

Selain itu, kami memperkuat sistem pengaduan publik yang mudah diakses, baik melalui hotline, aplikasi digital, maupun media sosial resmi.

Penerapan reward and punishment juga dijalankan secara konsisten. Personel ber­prestasi diberi penghargaan, sedangkan yang melanggar akan diberikan sanksi tegas, mulai dari demosi, PTDH, hingga pidana.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.