Soal Aliran Uang Suap Proyek Jalur KA, Bupati Pati Digarap KPK 7 Jam

RM.id  Rakyat Merdeka - Bupati Pati, Sudewo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (27/8/2025).

Digarap penyidik selama hampir 7 jam, mantan Anggota Komisi V DPR itu, dicecar soal aliran uang dari dugaan suap tersebut.

Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.42 WIB. Mengenakan kemeja batik warna cokelat lengan panjang dipadu celana panjang warna hitam dan wajah ditutupi masker berwarna biru, dia tampak didampingi dua orang.

Baca juga : Alex Isak, Pemain Termahal Liga Inggris

Tak banyak yang dia katakan. Sudewo mengaku datang ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Selebihnya, dia enggan berkomentar.

“Ya, memenuhi panggilan,” ujar Sudewo, yang mengaku tak membawa berkas apa pun.

Sudewo baru keluar dari markas pimpinan komisi Setyo Budiyanto cs itu pukul 16.33 WIB. Kali ini, maskernya dilepas. Raut wajahnya, sumringah.

Baca juga : Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025, Jojo Libas Ade Resky

“Semua pertanyaan saya jawab sejujur-jujurnya dan apa adanya,” klaimnya.

Sudewo mengaku lupa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik. Yang pasti, dia ditanya soal aliran uang dari dugaan korupsi proyek tersebut.

“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu,” ucapnya.

Baca juga : Lula Lahfa, Pacaran Dengan Eks Suami Bestie

Sudewo mengklaim uang yang diperolehnya berasal dari pendapatannya saat menjadi Anggota DPR RI. “Semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluaran,” tuturnya.

Sudewo juga membantah pernyataan KPK yang menyatakan mengembalikan uang yang di­duga berasal Dari praktik rasuah tersebut. “Nggak ada pengembalian uang,” tegasnya.

Sambil berjalan ke arah depan Gedung KPK, Sudewo meladeni pertanyaan-pertanyaan wartawan soal kondisi Pati. Sudewo belakangan menjadi sorotan karena kebijakannya menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Setelah didemo besar-besaran oleh warga Pati, kebijakan itu dibatalkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.