Larangan Kepala Daerah Kunjungan ke Luar Negeri Bisa Tekan Gejolak

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar kepala daerah menjaga kondusivitas dan tidak pergi ke luar negeri sebagai langkah tepat. Iwan berharap, kebijakan tersebut bisa menekan gejolak yang saat ini sedang terjadi.

“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” ucap Iwan, dalam keterangannya, Senin (1/9/2025). 

Baca juga : KAI Terapkan Pemberhentian Luar Biasa di Jatinegara dan Lempuyangan

Iwan menerangkan, pola komunikasi pejabat daerah berperan besar dalam menciptakan ketenangan. Kepala daerah harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat agar pernyataannya tidak menyinggung atau memperkeruh keadaan.

“Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” jelasnya.

Baca juga : Presiden Batal ke China, Kepala Daerah Dilarang ke Luar Negeri

Iwan juga mendukung strategi Pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan. Menurutnya, cara ini lebih efektif untuk menurunkan tensi sosial sekaligus menjaga stabilitas di daerah.

“Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Jika ditopang dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, maka situasi kondusif dapat terus terjaga,” tutup Iwan.

Baca juga : DPR Bakal Cabut Tunjangan dan Tunda Kunjungan Luar Negeri

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi virtual pada Sabtu (30/8/2025), Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk sementara menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah.

Selain itu, Tito juga mengingatkan pejabat daerah agar berhati-hati saat menyampaikan pernyataan publik. Ia menekankan, setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.