Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung kerusuhan tak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, tapi juga membuka celah bagi ancaman keamanan yang lebih serius.
Situasi massa yang tak terkendali kerap dimanfaatkan.pihak tertentu untuk memperluas pengaruh, bahkan berpotensi menjadi pintu masuk kelompok radikal-terorisme.
Pakar keamanan dan terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan, demonstrasi yang berujung kerusuhan memungkinkan untuk ditunggangi kelompok-kelompok terorisme.
Baca juga : Nadiem Juga Bisa Jadi Tersangka di KPK
"Sangat mungkin ditunggangi, bahkan ini adalah pola klasik. Dalam teori gerakan massa, ketika energi publik sudah terkumpul, ia menjadi bahan bakar yang bisa digunakan siapa saja. Massa yang besar, marah, dan emosional seringkali tidak punya kontrol penuh atas arah gerakannya. Di situlah kelompok teror bisa masuk," kata Khairul, saat dihubungi, Rabu (10/9/2025).
Menurut Khairul, kelompok-kelompok teror biasanya oportunis, misalnya dengan menempel pada isu-isu yang sedang panas, menyusup ke lapangan untuk memperkeruh suasana, atau memanfaatkan kerusuhan untuk mengangkat narasi mereka sendiri.
"Tujuannya bukan semata-mata memperbesar kerusuhan, tapi juga untuk membuktikan bahwa sistem yang ada telah gagal mengelola aspirasi rakyat. Dari situ mereka bisa menjustifikasi ideologi ekstrem mereka sendiri," ujar dia.
Baca juga : Prabowo: Waspadai Aksi Demo Yang Mengarah Pada Makar Dan Terorisme
Karena itu, Khairul berharap, pemerintah melalui lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi demo rusuh ditunggangi kelompok teror. Langkah pertama, kata dia, adalah memperkuat deteksi dini.
"Jangan hanya fokus pada aksi teror klasik seperti pengeboman, pembajakan, pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan, tapi juga membaca dinamika sosial-politik yang bisa menjadi pintu masuk. Densus 88 dan BNPT harus sigap melihat potensi penyusupan kelompok teror di balik aksi massa," beber Khairul.
Kemudian sinergi intelijen di BIN, Polri, TNI, dan BNPT perlu diperkuat. Juga, kontra-narasi radikal-terorisme. Khairul menilai, BNPT sudah cukup berpengalaman dalam program pencegahan terorisme, tetapi harus lebih gesit masuk ke ruang digital.
Baca juga : Imbas Demo Ricuh DPR, Jalur Dari Dan Menuju Stasiun Tanah Abang Belum Aman
"Jangan biarkan narasi bahwa negara abai, aparat represif, atau sistem gagal, dikuasai oleh kelompok teror," tegas Khairul.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada upaya tindakan melawan hukum yang mengarah pada makar dan terorisme dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025 lalu.
"Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme," kata Prabowo, di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
