Koalisi Sipil: Tidak Semua Presiden Layak Jadi Pahlawan

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengingatkan, tidak semua presiden layak mendapatkan gelar pahlawan.

Hal ini diungkapkan Perwakilan koalisi, Wira Dika Orizha Piliang, menanggapi usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Peneliti Imparsial itu tak setuju dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan untuk mantan presiden merupakan hal yang wajar.

"Argumen ini kami anggap sebagai statemen yang lemah dan tidak memiliki dasar apa pun. Tidak semua presiden layak diberikan gelar pahlawan," katanya dalam acara 29 Tahun PBHI, di Jakarta, Rabu, (5/11/2025).

Wira menilai, pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam yang terjadi di masa Orde Baru.

Baca juga : IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu

Dia menyebut, selama masa kepemimpinan Soeharto, terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terjadi juga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Oleh karenanya, Wira menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto tidak masuk akal.

"Lalu ujug-ujug kita mau ngasih gelar pahlawan ke Soeharto. Itu tidak masuk akal dengan banyaknya kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Soeharto," katanya.

Ia menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan ke Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan kemanusiaan.

"Tidak ada alasan bahwa pemberian gelar pahlawan itu dapat diberikan kepada seseorang yang mengorbankan kemanusiaan dalam wajah kekuasaan yang otoriter," tutup Wira.

Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Kebaikannya Tidak Boleh Dikesampingkan

Terpisah, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon merespons penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional ke Soeharto yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil.

"Saya kira itu sebagai masukan ya, masukan. Tapi kita kan melihat jasa-jasanya yang luar biasa," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dalam aspek pembangunan.

Menurutnya, pemimpin Orde Baru itu juga berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Fadli pun menyatakan, Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

"Jadi memenuhi syarat dari bawah, dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Nggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga," ungkapnya.

Baca juga : Ardi Manto Adiputra: Penghianatan Pada Semangat Reformasi

Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat menjadi pahlawan nasional berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam dewan gelar dan tanda kehormatan.

"Ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis ya, kemudian, eh, di Kementerian Sosial dibawa ke kami," ujarnya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.