Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Media internasional yang berbasis di Amerika Serikat, The World, memuji pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. The World menyebut, IKN sebagai salah satu proyek kota paling visioner di dunia.
Dalam laporan yang tayang di situs theworld.org dan siaran radio, The World menilai Nusantara punya peluang besar menjadi kota percontohan masa depan yang memadukan teknologi modern, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pujian itu muncul ketika Pemerintah tengah mempercepat pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di kawasan inti. Percepatan ini merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025, yang menargetkan Nusantara siap berfungsi sebagai "Ibu Kota Politik" pada 2028.
The World juga menyoroti visi Nusantara pada 2045, yang menargetkan ibu kota baru itu menjadi dua kali lebih luas dari New York dan berstatus kota tanpa emisi karbon. Teknologi dan keberlanjutan menjadi fondasi utamanya, mulai dari energi surya untuk penerangan jalan hingga transportasi publik berbasis listrik.
Tata kota berbasis kecerdasan buatan (AI), sistem keamanan biometrik, hingga rencana pengoperasian taksi terbang otonom, disebut The World, sebagai inovasi yang bisa menjadikan Nusantara salah satu kota paling maju di Asia Tenggara.
Selain itu, pembangunan kota dari nol di Kalimantan Timur, dipandang sebagai keputusan strategis. Lokasi Nusantara rendah risiko gempa, banjir besar, dan letusan gunung berapi. Pemerintah pun dapat menata kota secara lebih modern sejak awal.
Saat ini, kawasan inti memang masih dalam tahap konstruksi dan akses publiknya juga terbatas. Namun, penghuni awal yang didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN) muda, terutama generasi Z, dinilai The World, bakal menjadi modal sosial yang berharga.
Baca juga : Lagi, Prabowo Sebut Jasa Presiden ke-7
Dalam wawancara dengan The World, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, Nusantara adalah proyek jangka panjang yang harus dijaga. “Ini bukan sekadar proyek. Ini seperti bayi. Jadi kita harus mengelolanya dengan penuh cinta,” ujar pria yang akrab disapa Pak Bas ini.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengatakan, Nusantara sudah berada di jalur tanpa putar balik. Bermodalkan dukungan internasional, kontribusi generasi muda, dan komitmen Pemerintah, Pak Bas optimistis Nusantara semakin dekat menuju visinya. The World bahkan menyebut proyek ini sebagai inisiatif yang “layak mendapatkan perhatian global”.
“Kita sudah di sini sekarang. Vini, Vidi, Vici. Kami datang, kami membangun, kami mengamati dan memonitor pembangunan, serta pada akhirnya semua orang akan merasakan kemanfaatan dan IKN menjadi kota unggul,” ucap Pak Bas.
Dia juga memastikan, pembangunan IKN menunjukkan perkembangan signifikan dalam sepekan terakhir. OIKN, sebagai pemegang kuasa kerja sama operasi (KSO), telah menandatangani enam kontrak baru.
“Terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total sekitar Rp 1 triliun," terangnya, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (19/11/2025).
Kontrak-kontrak itu menjadi bagian penting dari langkah menuju target pembangunan jangka menengah IKN. Pak Bas menyebut, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan berjalan sesuai arahan Presiden dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan nasional,” jelasnya.
Baca juga : Hadiri Forum Bloomberg di Singapura, Jokowi Sepanggung dengan 50 Tokoh Dunia
Untuk batch kedua menuju 2028, pekerjaan yang belum selesai akan terus dipacu agar kawasan legislatif dan yudikatif selesai tepat waktu. Paket fisik berupa pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif sepanjang 3,7 kilometer, 10 ruas utama dan empat jembatan ditargetkan rampung pada 2027. Proyek ini dikerjakan PT Bangun Cipta, PT Modern Widya, serta PT Markinah–PT Daya Mulia Turangga.
Selain itu, ada lima paket konsultan manajemen konstruksi yang meliputi pembangunan gedung MPR, DPR, DPD, serta bangunan pendukung. Paket gedung DPR I dan ruang Paripurna dikerjakan PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
Sementara, paket gedung DPR II ditangani PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara. Lalu manajemen konstruksi kompleks yudikatif dikerjakan PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
“Manajemen konstruksi bangunan pendukung lembaga DPR dan Paripurna, serta lembaga yudikatif, dikerjakan PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada,” jelas Pak Bas.
Adapun manajemen konstruksi gedung dan kawasan lembaga DPD-MPR dikerjakan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan anggaran sebesar Rp 382,5 miliar untuk pembangunan rumah susun IKN di 2026. "Dana itu digunakan untuk membangun 22 tower rusun dengan total 743 unit,” ucap pria yang akrab disapa Ara ini, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (19/11/2025).
Alokasi hunian vertikal di IKN menjadi perhatian. Anggaran rusun IKN sekitar 3,5 persen dari total pagu Kementerian PKP. Ke-22 tower itu disiapkan untuk ASN, personel TNI/Polri, dan pekerja pendukung yang akan pindah ke Nusantara.
Baca juga : Kejar Ekonomi 8 Persen Butuh Investasi 13.000 T
“Alokasi ini juga mencakup pembangunan rusun di Daerah Otonomi Baru (DOB), menunjukkan upaya pemerintah menyediakan hunian vertikal yang efisien,” imbuh Ara.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana, meski Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan skema Hak Guna Usaha (HGU) jangka panjang. "IKN tetap berjalan sesuai dengan perencanaan," tegas Airlangga, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (19/11/2025).
Melalui Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024, MK menetapkan bahwa HGU di IKN kini paling lama 95 tahun. Bukan 190 tahun, seperti yang sebelumnya dituangkan dalam undang-undang IKN.
Saat ditanya mengenai minat investor terhadap IKN pasca-putusan MK, Airlangga menyatakan, Pemerintah tetap mendorong arus investasi sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan kawasan tersebut. Menurut dia, penarikan investasi tetap menjadi fokus pemerintah karena berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, sekaligus penguatan hilirisasi.
"Indonesia kan terbuka dalam investasi. Jadi, investasi terus kita tarik karena investasi kan menciptakan lapangan kerja, dan dalam ekosistem hilirisasi itu juga menghasilkan devisa," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
