Gus Yahya Ngotot Tidak Mau Mundur

 Sebelumnya 
“Secara de jure, jelas saya masih tetap Ketua Umum yang sah. Itu de jure. Menurut hukum jelas, ini tidak terbantahkan,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025). 

Gus Yahya menegaskan, tindakan pencopotan tak berpengaruh terhadap posisinya di PBNU. Gus Yahya menyebut, dirinya dipilih lewat Muktamar, sehingga jika ada yang ingin memberhentikannya juga harus lewat Muktamar. 

“Nah, apapun yang dilakukan orang sebagai tindakan-tindakan yang tidak sah, tentu tidak akan efektif untuk bisa mengganggu kenyataan de jure dan de facto ini,” tegas Gus Yahya. 

Gus Yahya mempertanyakan apakah ada pihak eksternal dari luar PBNU yang berperan dalam upaya pemberhentian dirinya. “Apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah dan runtuh? Ini yang sedang kita lihat, siapa yang menginginkan NU pecah ini,” katanya. 

Baca juga : Jimly Gaungkan Amandemen UUD

Hal senada juga disampaikan Ketua PBNU Mohamad Syafi Alieha alias Savic Ali. Menurutnya, Syuriah termasuk Rais Aam, Wakil Rais Aam, hingga Katib Aam tak punya kewenangan mencopot Ketua Tanfidziyah tanpa melalui mekanisme organisasi yang sah. 

Savic menjelaskan, aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) PBNU sudah cukup jelas. Pemberhentian Ketua Umum Tanfidziyah hanya bisa dilakukan melalui muktamar atau muktamar luar biasa (MLB), bukan lewat keputusan sepihak Syuriyah. “Sejauh bacaan saya atas AD/ART, Syuriyah tidak bisa memecat Ketua Umum Tanfidziyah. Harus lewat Muktamar, dalam hal ini Muktamar Luar Biasa,” ujarnya. 

Savic juga menyayangkan langkah Rais Aam. Ia menyebut, hingga kini belum pernah ada forum resmi seperti rapat pleno atau rapat gabungan yang memberi kesempatan bagi Gus Yahya memberikan klarifikasi atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. 

Padahal, sejumlah pengurus PBNU disebut mengetahui duduk perkaranya dan bersedia dipanggil untuk memberikan penjelasan, namun forum tak pernah digelar. 

Baca juga : Ada MoU Dewan Pers Dan Polri, Pemidanaan Terhadap Wartawan Kini Jauh Lebih Sulit

“Belum pernah ada forum yang mem­­beri kesempatan Gus Yahya untuk men­jawab apa yang dianggap bermasalah, seperti soal pro-Zionis dan soal keuangan,” tegasnya. 

Sementara itu, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno me­nyarankan, konflik di tubuh PBNU harus segera distop lewat dialog dan rekonsiliasi. “Sebaiknya islah. Cari titik temu dan berkompromi,” ujarnya. 

Menurutnya, PBNU bukan organisasi biasa, melainkan rumah besar kaum nahdliyin yang dihuni santri, ulama, dan kiai. Pihak yang sedang berselisih wajib memberi teladan. “Cukup konflik partai jadi tontonan rakyat. Jangan ditambah lagi dengan konflik ormas Islam besar di Indonesia,” pesannya tegas. 

Diketahui, gejolak di internal PBNU dipicu surat yang dikeluarkan Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar. Isinya meminta Gus Yahya mundur. Surat yang bikin heboh itu, merupakan hasil Rapat Pengurus Harian Syuriah PBNU di Hotel Aston City, Jakarta, Kamis (20/11/2025). 

Baca juga : Ujang Bey: Sumber Data PPPK Berasal Dari Pemda

Dalam rapat itu, Syuriah menilai Gus Yahya melakukan tiga pelanggaran yang dikategorikan sebagai “dosa besar”. Atas pelanggaran itu, Gus Yahya diberi waktu 3 hari untuk mengundurkan diri. Bila tidak, maka Rais Aam akan memberhentikan Gus Yahya sebagai ketua umum. [FAQ/BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.