Di Sini Rugi 2,5 Triliun, Saudi Lebih Gede Lagi...

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelarangan umroh yang diberlakukan Arab Saudi karena merebaknya virus corona membuat perusahaan penyelenggara haji dan umroh Tanah Air berpotensi rugi hingga Rp 2,5 triliun per bulan. Saudi juga diprediksi lebih gede lagi kerugiannya karena kehilangan pendapatan dari jutaan jamaah umroh.

Potensi kerugian itu dibeberkan Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Joko Asmoro. Perhitungan kerugian didasarkan pada biaya umroh untuk satu orang, yang minimumnya senilai Rp 20 juta. Sementara rata-rata jumlah jamaah dari Indonesia mencapai 100-150 ribu per bulan.

"Potensi penjualan, kerugian mencapai Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun. Itu dalam satu bulan. Efek luar biasa karena sampai terkena ke tenaga kerja kami," ujar Joko di diskusi 'Mengukur Efek Virus Corona: Siapakah kita?' di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Sekali pun begitu, kata Joko, para biro perjalanan memahami kondisi tersebut. Selain biro perjalanan, kerugian juga dialami calon jamaah. Terbesar, soal pengurusan visa. Joko menyebur, masa berlaku visa hanya selama 14 hari. Bila dalam 14 hari tidak berangkat, visa akan hangus. Sementara itu, biaya pembuatan visa mencapai 195-200 dolar AS atau setara Rp 2,7-2,8 juta.

Baca juga : Gempa M3,8 Getarkan Daruba, Maluku Utara

"Jadi harus buat visa baru lagi," ujar dia. Berdasarkan catatannya, jumlah calon jamaah yang telah memiliki visa Saudi mencapai 150 ribu.

Menurut Joko, pemerintah melalui Menlu Retno Marsudi telah berkoordinasi dengan Duta Besar Saudi untuk memberikan keringanan saat penumpang melakukan penjadwalan ulang untuk umrah. "Itu belum dapat (solusi). Apakah nanti setelah ada reschedule, bisa extend, diperpanjang lagi," tuturnya.

Joko juga memaparkan, hingga kini, ada 2.393 jamaah yang gagal berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju ke Tanah Suci. Sementara ada 1.685 jamaah lainnya yang sudah bertolak dari Jakarta dan tertahan di negara transit. Dari jumlah itu, 400 di antaranya masih menunggu jadwal keberangkatan dari Istanbul. Sementara 122 jamaah masih 'tersangkut' di Yordania.

Dalam acara yang sama, anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolbi Lubis menyebut, DPR siap membantu para jamaah umrah Indonesia yang gagal berangkat. DPR akan bekerjasama dengan Kemenag dan Kemenlu untuk melobi pemerintah Saudi. "Diharapkan kembali bisa diprioritaskan, tanpa biaya (Visa)," ujarnya.

Baca juga : SGU-Deltomed Ciptakan Herbal Pencegah Diabetes serta Penyembuh HIV dan Kanker

Dia mengungkapkan, pemerintah akan mendata ulang para jamaah yang sudah mendapatkan visa namun gagal berangkat. Sementara bagi jamaah yang dipastikan tidak bisa berangkat, dia menyarankan memberikan biaya ganti rugi yang sumbernya dari Dana Abadi Umat. "Itu kan dana sosial boleh dipakai, kebetulan untuk jamaah umrah kan," imbuh Iskan. Yang diprioritaskan menerima uang ganti rugi adalah mereka yang gagal berangkat 27 Februari.

Menteri Agama, Fachrul Razi telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian, asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), maskapai penerbangan, dan pihak terkait dalam rangka penanganan jamaah umrah pasca Saudi menyetop sementara kegiatan umrah. Ada sejumlah poin yang ditekankan Menag.

Di antaranya, meminta pihak penyelenggara umrah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jamaah umrah yang terdampak pembatalan keberangkatan umrah. Kemudian, memberi pengertian, keputusan Saudi itu demi keselamatan umat dan jamaah.

Kalau Indonesia saja kerugiannya mencapai Rp 2,5 triliun, Saudi diperkirakan jauh lebih besar. Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlawi mengatakan, ekonomi Saudi bakal terganggu bila penghentian jamaah umrah terlalu lama.

Baca juga : Pesawat Penjemput ABK Diamond Princess Mendarat di Haneda

"Jadi kita harus yakin karena bukan hanya para jemaah yang rugi, melainkan mereka (Saudi) lebih rugi lagi jika hal ini berkepanjangan. Karena, ini adalah soal-soal yang berpengaruh secara ekonomi dan berfungsi strategis bagi mereka," ujar Masduki.

Masduki mengatakan, pemerintah terus melobi Pemerintah Saudi agar jamaah bisa tetap berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam lobi-lobi, pemerintah juga berupaya membuktikan kepada Saudi jika Indonesia terbebas dari virus corona.

Selagi melobi, Masduki meminta jamaah bersabar dan menunggu untuk bisa berangkat umrah. "Kita yakinkan, jemaah tidak akan kehilangan apa pun, ibadah tetap sesuai rencana tapi tertunda," tuturnya.

Wakil Sekjen DPP Amphuri M. Faried Aljawi juga menyebut, Saudi akan merugi karena menyetop umroh. Soalnya, negara pimpinan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud menargetkan 30 juta jamaah haji dan umrah pada 2030. Sementara kini, baru sekitar 12 juta orang. "Dengan adanya hal seperti ini kan jadi sedikit terhambat," ujar Faried. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.