Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Setelah Jamaah Umroh Distop Saudi, Jamaah Haji Ketar-ketir
Sabtu, 29 Februari 2020 07:54 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan Arab Saudi menyetop jamaah umroh karena virus corona membuat ketar-ketir para calon jamaah haji yang direncanakan mulai berangkat Juni 2020. Semoga saja corona cepat teratasi sehingga Saudi segera mencabut kebijakan ini.
“Memang kekhawatirannya mengarah ke musim haji, kalau kebijakan Saudi itu berlanjut,” ujar Wakil Sekjen DPP asosiasi Muslim Penyelenggara haji Umrah republik Indonesia (Amphuri) M. Faried Aljawi saat dikontak Rakyat Merdeka, semalam.
Dia menjelaskan, umroh masih bisa ditunda. Bisa dilakukan kapan saja di luar musim haji. Sementara musim haji hanya setahun sekali. Antreannya juga begitu panjang. Bisa mencapai kisaran 15 sampai 25 tahun. “Kalau ini ditunda lagi sampai tahun depan, tentu sangat mengecewakan kita, dan bagi negara negara lain yang juga tertolak masuk arab Saudi,” bebernya.
Saudi pun, tegasnya, pasti akan rugi besar. Soalnya, negara pimpinan Raja Salman itu menargetkan 30 juta jamaah haji dan umroh pada 2030. Sementara kini, baru sekitar 12 juta orang. “Dengan adanya hal seperti ini kan jadi sedikit terhambat,” imbuh Faried.
Meski ada kekhawatiran itu, calon jamaah haji Indonesia belum ada yang bertanya ke Amphuri soal nasib mereka. Baru Amphuri yang memikirkan kemungkinan itu. Jamaah, mungkin masih menunggu perkembangan. “Mungkin mereka akan mulai resah ketika mendekati musim haji, bulan Ramadhan atau Syawal,” tutur dia.
Baca juga : Menhub Temui Jemaah Umroh di Bandara Soetta, Semua Tertangani dengan Baik
Faried sendiri meyakini, pelaksanaan ibadah haji akan tetap berjalan. Pemerintah Saudi, lanjutnya, sudah memikirkan hal itu. Faried sendiri mendapat informasi, salah satu maskapai penerbangan Saudi sudah mengumumkan, dalam 15 hari ke depan sudah bisa melakukan reschedule atau penjadwalan ulang. “Tetapi ya kita tetap waspada, tetap melihat perkembangan,” ucap Faried.
Larangan umroh sendiri, disebut Faried, diprediksi sudah menyebabkan kerugian Rp 1 triliun, dengan estimasi jangka waktu 15 hari. Dia merinci, dalam satu musim umroh, yakni 10 bulan, jamaah umroh dari Indonesia rata-rata berjumlah satu juta. Artinya, dalam sebulan ada sekitar 100 ribu jamaah umroh asal Tanah Air. Per hari, mencapai 3000-an.
Pada Kamis (27/2) saja, ada 2300 jamaah umroh asal Indonesia yang tertunda. Mereka terbagi dalam tujuh penerbangan langsung atau direct flight.
Sementara sekitar 1500 lainnya, transit di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Istanbul (Turki), Abu Dhabi, dan Dubai. “Kalau harga umroh katakanlah Rp 20 juta, maka tinggal dikalikan 100 ribu jamaah dalam sebulan, kerugian mencapai Rp 2 triliun. Kalau 15 hari ya setengahnya” urainya.
Faried mengimbau, para jamaah umroh dan haji tidak resah. Amphuri bekerjasama dengan pemerintah, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan beberapa kementerian lainnya untuk mengurusi masalah ini. Juga, dengan maskapai-maskapai penerbangan. “Kita minta untuk tidak menghanguskan tiket yang sudah dibeli, dan tidak ada biaya tambahan untuk me-reschedule,” ungkap Faried.
Baca juga : Kemenag Pantau Jemaah Umroh yang Tertahan di Bandara
Selain itu, Amphuri juga berupaya melobi Kedubes Saudi di Indonesia agar visa-visa yang tercetak bisa diperpanjang masa berlakunya. Sehingga apabila terjadi penundaan, visa-visa itu tidak hangus. “Masyarakat tenang, tetap bisa berangkat hanya waktunya saja yang di-reschedule,” tutupnya.
Kekhawatiran yang sama juga di suarakan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Yakni, keputusan Saudi menangguhkan sementara semua perjalanan umroh bakal berlanjut pada penyelenggaraan ibadah haji 2020. Sebab, pelaksanaan ibadah haji tinggal beberapa bulan lagi.
“Saya melihat justru bukan persoalan umroh tetapi bagaimana mengantisipasi penyelenggaraan haji yang akan datang karena tinggal empat bulan lagi,” ujar Arsul Sani di Gedung DPR, kemarin.
Sekjen PPP ini pun menilai, pemerintah perlu didorong untuk terus berkomunikasi atau berdiplomasi dengan Saudi. “Tentu harapannya virus corona sudah bisa dikendalikan sudah bisa diatasi dalam satu dua bulan yang akan datang,” harap dia.
terpisah, Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono berharap, kebijakan Saudi tak berlanjut saat musim haji. “Mudah-mudahan saat jamaah haji kloter pertama nanti datang, insyaallah tanggal 25 Juni, jamaah pertama akan tiba di Madinah, Insyaallah situasi sudah membaik kembali,” ujarnya.
Baca juga : Hasto Tergantung Harun
Eko menerangkan, kebijakan Arab Saudi ini dalam rangka melindungi kepentingan nasional negaranya, di samping menjaga kenyamanan para jamaah dan peziarah dua Kota Suci, Makkah dan Madinah. Karena itu, mereka menerapkan standar kesehatan yang tinggi mengantisipasi penyebaran virus corona.
Pemerintah Saudi diyakininya juga menyadari keputusan ini pasti berdampak luas, khususnya bagi jamaah umroh, bisnis maskapai, penginapan/hotel dan katering. Tapi, ini merupakan keputusan otoritas tertinggi di Arab Saudi, sehingga otomatis diberlakukan.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang men dapat jatah kuota haji terbesar. Untuk kuota haji tahun lalu, jumlahnya berkisar 220.230 ribu. Sementara tahun ini, naik 10 ribu. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya