Ahok Calon Bos Proyek Ibu Kota Negara, Fakta Apa Hoaks

RM.id  Rakyat Merdeka - Ibu kota negara baru di Kutai Kertanegara-Penajam Paser, Kalimantan Timur, tidak akan dipimpin Gubernur. Tetapi, pejabat setingkat menteri. Posisi itu akan langsung dipilih Presiden Jokowi. Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun disebut-sebut menjadi calon kuatnya. Fakta apa hoaks ya?

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum pembentukan lembaga tersebut sedang digodok. Targetnya rampung, Juni 2020.

Badan Otorita ini memang akan berperan penting dalam pengembangan Ibu kota. Untuk urusan investasi saja, harus melalui badan itu, bukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Luhut bilang, Presiden Jokowi sudah menunjuk Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru itu.

“Sepanjang yang saya tahu begitu. Tapi nanti resmi diumumin Presiden,” ujarnya saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jumat (28/2).

Baca juga : Jokowi Mau Reshuffle, Fakta Apa Hoaks ya..?

Dikonfirmasi soal nama Ahok yang akan menempati jabatan itu, Luhut menolak menanggapinya. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang Presiden. "Biarlah nanti resmi diumumkan Presiden," elaknya.

Yang pasti, Luhut menyebut, pemerintahan akan pindah ke ibu kota baru pada kuartal pertama 2024. Sejauh ini tahapan pemindahan ibu kota sudah sesuai harapan.

Rakyat Merdeka mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Jubir Presiden, Fadjroel Rahman. Namun, tak dibalas.

Ahok sendiri mengaku belum menerima informasi soal itu. "Saya enggak tahu soal ini," elak Ahok.

Baca juga : Asman Jadi Sekjen PAN, Fakta Apa Hoaks?

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun tak mau berandai-andai soal pemilihannya. Saat ini, Ahok ingin fokus pada pekerjaannya sebagai Komut di Pertamina. Ahok ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komut Pertamina sejak 25 November 2019.

"Waduh jangan suka berandai-andai. Di Pertamina baru 3 bulan," selorohnya.

Nama Ahok memang kerap dikaitkan dengan ibu kota baru. Beberapa kali muncul kabar Ahok bakal memimpin pembangunan dan pemerintahan di Kukar-Penajam Paser. Pertengahan tahun lalu, beredar pesan berantai yang menyebut Ahok menjadi ketua tim percepatan pembangunan ibu kota baru.

Pesan berantai tersebut mencatut nama Dubes RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis. Penulis pesan tersebut merasa Ahok pantas mendapat posisi tersebut. Saat itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah kabar tersebut. ""Hoaks. Superhoaks," ujar Moeldoko (12/6/2019).

Baca juga : KAI Dan MRT Garap Proyek Moda Transportasi Jakarta

Terpisah, Guru Besar Politik UI Prof Budyatna tak yakin kabar itu benar. Sebab menurutnya, masih ada sosok-sosok lain yang lebih pantas menduduki jabatan itu. "Bisa jadi itu tidak benar karena risikonya cukup besar. Baik dari sisi citra maupun kemampuan," ujarnya.

Menurut dia, Ahok sama sekali tak terlibat dalam perencanaan dan perancangan pemindahan ibu kota. Budyatna lebih menjagokan Menristek Bambang Brodjonegoro. Bambang, sejak awal sudah terlibat dalam proyek ini saat menjabat Kepala Bappenas.

Nama lain yang juga dianggap layak menduduki posisi itu adalah Menteri PUPR Basuki Hadimoeljanto. Basuki dinilainya berhasil membangun infrastruktur berkualitas bagus dalam waktu relatif singkat. Dan bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia.

Bambang tak mau mengomentari peluangnya untuk menduduki jabatan Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Baru. Dia juga hanya menjawab singkat saat ditanyai siap tidaknya jika dia ditunjuk mengisi jabatan itu. "Saya sudah siap sebagai Menristek," jawabnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.