KPK Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Penguatan Integritas Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Seminar Perempuan Antikorupsi bertajuk “Integritas Perempuan sebagai Penyelenggara Negara dalam Melawan Korupsi” di Gedhong Pracimasono, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, keteladanan dan kapasitas perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, berdampak langsung pada penguatan pencegahan korupsi.

“Perempuan sebagai legislator, aparatur daerah, maupun aparat penegak hukum berperan krusial memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih,” ujar Setyo.

Ia menjelaskan, tata kelola tersebut mencakup fungsi legislasi, pengawasan internal, hingga transparansi anggaran. Sementara itu, para kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kendali besar dalam penyusunan APBD, perizinan usaha, dan berbagai kewenangan strategis lainnya.

Menurut Setyo, para pemangku kepentingan harus menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip dasar dalam menjalankan amanah publik.

Baca juga : PET Gelar Apel Siaga, TNI-Polri Turut Perkuat Pengamanan Energi Nasional

Dengan integritas yang kuat, kebijakan dapat benar-benar melayani masyarakat dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

Setyo juga mengingatkan bahwa komitmen antikorupsi di lembaga legislatif dan pemerintah daerah menjadi penentu utama kepercayaan publik.

Ia mendorong perempuan untuk memperkuat jejaring integritas di berbagai lapisan masyarakat, antara lain melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan integritas masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data penindakan KPK sejak 2004 hingga triwulan III 2025, sebanyak 8,6 persen atau 162 dari 1.919 pelaku korupsi merupakan perempuan.

Sementara itu, keterwakilan perempuan di legislatif sebesar 21,9 persen, atau 127 dari 580 anggota, dinilai masih jauh dari proporsi ideal untuk mewujudkan representasi yang setara.

Baca juga : Hakordia 2025, KPK Konsolidasikan PAKSI–API Perkuat Gerakan Integritas

“Minimnya keterwakilan perempuan di jabatan eksekutif daerah menjadi alasan penting bagi perempuan untuk tampil sebagai teladan integritas dan penggerak nilai antikorupsi, dari keluarga hingga ruang publik,” ungkap Setyo.

Momentum menuju Hari Ibu pada 22 Desember 2025 dianggap strategis, karena perempuan, khususnya ibu, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai integritas kepada keluarga.

Atas kontribusi tersebut, KPK memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh perempuan yang hadir. Penghargaan diberikan kepada berbagai perwakilan instansi, antara lain Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat; Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto); Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda; Bupati Poso Verna Gladies Merry Inkiriwang; dan Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Faridah Faisal.

Lalu, Pati Sahli Kasal Bidang Manajemen SDM Sri Wahyuni; Hakim Militer Utama Evi Zuraida; serta Direktur Tindak Pidana PPA-TPPO Bareskrim Polri, Nurul Azizah.

Sementara Ketua DPR Puan Maharani yang hadir secara daring, menegaskan peran strategis perempuan dalam membangun budaya antikorupsi, baik sebagai ibu maupun profesional yang menjadi teladan bagi lingkungan sekitar.

Baca juga : PTPN Group Sabet Dua Penghargaan BBMA Berkat Strategi Branducation

“Setiap langkah kecil mampu membawa bangsa lebih dekat pada tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Pada Hakordia 2025, penting untuk menegaskan bahwa ketika perempuan berintegritas, Indonesia semakin kuat,” ujar Puan.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan, kegiatan ini bermakna strategis karena bertepatan dengan Hakordia dan Hari Ibu ke-97, yang lahir dari semangat perjuangan dan keberanian.

“Korupsi adalah soal nilai, amanah, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. Hari Ibu mengingatkan besarnya peran perempuan dalam membangun peradaban, pendidikan, dan kemerdekaan berpikir,” jelasnya.

Ia menambahkan, perempuan memegang pengaruh besar dalam mendorong perubahan menuju “Indonesia Emas 2045,” bukan “Indonesia Lemas”, akibat lemahnya komitmen moral. Visi tersebut dapat tercapai bila seluruh elemen bangsa menjaga semangat antikorupsi.

Turut hadir Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono; Dewan Pengawas KPK Chisca Mirawati; Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana; Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Isabella Wattimena; serta Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.