Golkar Tegaskan Reforma Agraria sebagai Kunci Keadilan Sosial dan Ekonomi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menegaskan bahwa isu reforma agraria bukan semata persoalan teknis pertanahan, melainkan menyangkut keadilan sosial, kemandirian ekonomi, serta arah pembangunan nasional jangka panjang.

Penegasan itu disampaikan dalam seminar bertema “Reforma Agraria dan Keadilan Distribusi Tanah untuk Mewujudkan Astacita” yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria, Airin Rachmi Diany, mengatakan reforma agraria memiliki posisi strategis dalam konteks politik dan pembangunan nasional, khususnya di tengah transisi menuju Indonesia Emas 2045.

“Isu agraria bukan hanya urusan administrasi pertanahan, tetapi menyentuh inti keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan masa depan pembangunan Indonesia dalam dua dekade ke depan,” ujar Airin dalam pidatonya.

Menurut Airin, di tengah ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, serta tantangan ketahanan pangan, kebijakan pertanahan harus diletakkan dalam kerangka besar Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dengan pendekatan tersebut, reforma agraria tidak berhenti sebagai diskursus akademik, melainkan menjadi gerakan praksis yang menghubungkan visi politik, pembangunan, dan kerja organisasi partai.

Baca juga : BACenter Bahas Ketenagakerjaan-Investasi, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

“Partai Golkar dengan semangat karya kekaryaan menempatkan kerja-kerja politik harus berujung pada kebaikan dan kebermanfaatan bagi seluruh rakyat,” tegasnya.

Airin juga menyoroti keterkaitan misi ekologis, ekonomi, dan geopolitik dalam agenda reforma agraria nasional. Ia menilai pemerataan kepemilikan tanah menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi, penguatan desa, dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan merupakan komitmen kepemimpinan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memaparkan langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana terhadap lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Berdasarkan laporan tim kami, terdapat sekitar 65 ribu hektare sawah yang terdampak dan tertutup lumpur. Selain itu, ada sertifikat tanah yang hilang akibat bencana,” ujar Nusron.

Baca juga : KPK Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Penguatan Integritas Nasional

Ia menegaskan pemerintah akan mengganti sertifikat yang hilang secara gratis dan memastikan hak atas tanah masyarakat tetap terlindungi. Menurutnya, sertifikat tanah yang sudah terdata secara digital di sistem BPN memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan.

“Negara harus hadir memastikan hak-hak warga tetap utuh. Untuk wilayah bencana, BPN akan jemput bola tanpa batas waktu setelah masa tanggap darurat selesai,” tegasnya.

Nusron juga menyampaikan pemerintah telah mengidentifikasi lahan untuk hunian sementara korban bencana, termasuk memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah telantar. Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo agar kepentingan korban bencana didahulukan.

“Tanah itu pada hakikatnya adalah tanah negara. Ketika negara memanggil, kepentingan masyarakat korban bencana harus diutamakan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menekankan peran politik moral Partai Golkar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang berhalangan hadir karena mendampingi Presiden di lokasi bencana.

Baca juga : Menkop Tegaskan Kopdes Kunci Hilirisasi Dan Efisiensi Rantai Pasok Di Daerah

“Bencana alam memerlukan aksi nyata, bukan sekadar retorika politik. Itulah yang ditunjukkan Ketua Umum kami,” kata Idrus.

Idrus juga menyoroti pengakuan Presiden Prabowo terhadap kontribusi kader-kader Golkar di kabinet, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menurutnya, keduanya mencerminkan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat.

“Cara kerja para menteri Golkar mencerminkan ideologi dan falsafah kepemimpinan Presiden Prabowo, yakni menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” pungkas Idrus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.