Pengamat: Sikap Terbuka Tito Tunjukkan Empati Negara Saat Bencana

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menilai sikap terbuka yang ditunjukkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam penanganan bencana di Sumatera mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat terdampak.

Menurut Surokim, pendekatan komunikasi yang mengedepankan empati penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Surokim menilai pernyataan Mendagri Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana. Juga, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sehingga menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi psikologis publik.

“Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat,” kata Surokim saat dihubungi, Minggu (21/12/2025).

Terkait polemik bantuan dari Malaysia, Surokim menilai klarifikasi yang disampaikan Mendagri Tito juga mencerminkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara. Dalam klarifikasinya, Mendagri menegaskan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia. Tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada para korban bencana.

Baca juga : TNI–Polri Siap Terjunkan Personel Tambahan Percepat Pemulihan Daerah Bencana

Mendagri Tito juga menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Namun demikian, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri.

Surokim menambahkan, komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis, tetapi juga ketenangan serta kejelasan arah kebijakan dari pemerintah.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Ia menilai pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.

Menurut Emrus, situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah publik.

Baca juga : Mendagri Tito Himpun Rp48 M Bantuan Daerah Untuk Bencana Sumatera

“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” ujar Emrus.

Ia menambahkan, penyampaian informasi mengenai bantuan internasional sebaiknya dilakukan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya,” tambahnya.

Emrus juga menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana guna memastikan alur informasi berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh.

Baca juga : Kejagung Sudah Terbitkan Sprindik, KPK Serahkan Jaksa yang Kena OTT ke Kejagung

“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik secara konsisten dan terpadu,” pungkas Emrus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.