Islah PBNU Tercapai, Idrus Marham: Muktamar Jalan Konstitusional Selamatkan NU

RM.id  Rakyat Merdeka - Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akhirnya menemukan titik terang. Setelah berbulan-bulan memicu ketegangan dan polarisasi, jalan islah disepakati melalui Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi untuk menyudahi polemik yang berlarut-larut.

Kesepakatan itu lahir dalam rapat konsultasi Syuriyah kepada Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Rapat diinisiasi jajaran Syuriyah PBNU sebagai ikhtiar menjaga keutuhan jam’iyyah sekaligus merawat marwah ulama di tengah dinamika internal NU.

Rapat tersebut dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan dihadiri jajaran Pengurus Syuriyah serta para kiai dan sesepuh NU. Hasilnya, forum menyepakati bahwa Muktamar Ke-35 NU akan digelar secepatnya oleh Rais Aam bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dengan melibatkan Mustasyar, sesepuh NU, dan para pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, serta kepanitiaan.

“Ini jalan musyawarah yang paling arif, paling konstitusional, dan paling mencerminkan tradisi NU,” ujar Haji Abdul Muid Shohib usai rapat.

Kesepakatan tersebut menegaskan pilihan NU untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme organisasi dan adab keulamaan, bukan konflik terbuka yang berpotensi menggerus legitimasi jam’iyyah di mata umat dan bangsa.

Muktamar Jalan Selamatkan Marwah Ulama

Baca juga : Redam Konflik Internal, Idrus Marham Usul Muktamar NU Dimajukan

Anggota Majelis Penasihat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham, menyambut positif islah tersebut. Ia mengimbau seluruh keluarga besar NU mendukung penuh langkah menuju Muktamar sebagai jalan bermartabat mengakhiri konflik.

Menurut Idrus, Muktamar adalah satu-satunya mekanisme konstitusional untuk menyelamatkan NU sebagai rumah besar umat dan benteng marwah ulama.

“NU bukan milik kelompok atau individu. NU adalah rumah besar umat dan wadah perjuangan bangsa. Karena itu, Muktamar adalah jalan konstitusional yang wajib ditempuh,” tegas Idrus.

Ia menilai, pendekatan musyawarah dan Muktamar mencerminkan kematangan NU dalam menyelesaikan persoalan internal tanpa merusak kepercayaan publik. Pendekatan tersebut, kata dia, bersifat komprehensif: legal-formal, namun tetap berakar pada nilai kultural dan tradisi keulamaan.

“NU sedang mengajarkan bangsa ini tentang etika berorganisasi, adab dalam berbeda, dan cara menyelesaikan konflik dengan kepala dingin,” ujarnya.

Baca juga : Ancol Pastikan Tempat Wisata dan Operasional Berjalan Lancar

Idrus mengingatkan, konflik berkepanjangan hanya akan melemahkan peran strategis NU di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.

“NU tidak boleh larut dalam konflik internal. NU harus kembali fokus menjadi penyangga persatuan nasional dan penjaga moral bangsa,” tegasnya.

Jangan Seret NU ke Konflik Kepentingan

Idrus juga mengingatkan semua pihak agar tidak menyeret NU ke konflik kepentingan sempit, baik kekuasaan maupun usaha.

“Kalau NU diseret ke konflik kepentingan, yang rugi bukan hanya warga NU, tapi bangsa Indonesia,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah para Mustasyar, sesepuh, dan alim ulama NU yang konsisten mendorong islah melalui berbagai forum musyawarah, mulai dari Ploso, Tebuireng, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo.

Baca juga : Operasi Migas PHR Zona 1 Terdampak Banjir, Fokus Utama: Keselamatan & Bantuan

“Para kiai memberi teladan kepemimpinan yang sejati. Mereka tidak mencari menang-kalahan, tapi kemaslahatan jam’iyyah,” ujarnya.

Muktamar sebagai Titik Balik

Sebagaimana diketahui, konflik PBNU bermula dari pemberhentian Ketua Umum PBNU oleh Rais Aam melalui Rapat Syuriyah, yang kemudian ditolak pihak Ketua Umum dan memicu konflik berkepanjangan. Musyawarah Kubro pada 1 Rajab 1447 H (21 Desember 2025) bahkan sempat mengultimatum Muktamar Luar Biasa jika islah gagal tercapai.

Kesepakatan menuju Muktamar Ke-35 NU menandai fase baru. NU memilih rekonsiliasi berbasis konstitusi dan tradisi keulamaan, bukan konfrontasi. Dalam perspektif Idrus, AD/ART NU harus diposisikan sebagai muhkamat—rujukan tegas dan sah—sementara konflik kepentingan ditempatkan sebagai mutasyabbihat yang rawan menimbulkan syubhat di tengah umat.

“Muktamar bukan sekadar memilih pemimpin, tapi mengembalikan ruh NU: ukhuwah, keikhlasan, dan khidmat untuk umat dan bangsa,” pungkas Idrus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.