Redam Konflik Internal, Idrus Marham Usul Muktamar NU Dimajukan

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII Idrus Marham mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera mempercepat pelaksanaan muktamar untuk meredakan eskalasi konflik internal yang belakangan makin panas. Idrus menilai, percepatan muktamar menjadi jalan tengah paling konstitusional untuk mengembalikan NU ke khittahnya sebagai rumah besar umat.

Idrus mengingatkan, NU sejak awal dibangun sebagai gerakan pemikiran dan keagamaan para kiai dan pesantren, bukan wadah rebutan kuasa elite.

“NU itu milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025). 

Baca juga : Jaga Soliditas Internal, Demokrat NTB Gelar Musda Tahun Depan

Karena itu, lanjut dia, setiap dinamika harus diselesaikan lewat mekanisme konstitusi, bukan melalui manuver politik.

Kondisi internal PBNU memanas setelah KH Yahya Cholil Staquf dinonaktifkan dari posisi Ketua Umum. Idrus menyebut wajar bila muncul protes dari pihak Yahya, karena keputusan dinilai tidak imbang.

“Kenapa yang dinonaktifkan hanya ketua umumnya, sementara sekjennya justru terkesan dilindungi? Ini menimbulkan rasa tidak adil,” ujar Idrus.

Baca juga : Gerindra Buka Ruang Dialog Sengketa Lahan

Idrus menambahkan, langkah Gus Yahya melakukan reposisi sekjen dan bendahara umum meski sudah dinonaktifkan adalah bentuk reaksi atas keputusan yang dianggap sepihak. Situasi ini, menurutnya, menandai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan arah kepengurusan PBNU saat ini.

Soal polemik konsesi tambang (IUP), Idrus menilai persoalan bukan pada pemberian izin oleh pemerintah, melainkan pengelolaan aset organisasi. “Yang keliru bukan IUP-nya, tapi ketika aset dipakai untuk kepentingan pribadi, langsung maupun tidak langsung,” tegas mantan Menteri Sosial itu.

Untuk meredakan konflik, Idrus mengusulkan jadwal muktamar dikembalikan ke posisi sebelum pandemi Covid-19. Muktamar Lampung yang tertunda enam bulan karena pandemi, kata dia, semestinya juga dimajukan enam bulan. “Artinya, proyeksi muktamar paling lambat Mei–Juni 2026,” ucapnya.

Baca juga : Jaga Soliditas Internal, Musda Golkar Kepri Batal

Idrus berharap semua pihak, dari kiai sepuh hingga pengurus, menahan diri dari manuver politik dan mengedepankan dialog kekeluargaan. “Konflik ini jangan sampai merusak kepercayaan jamaah. NU harus kembali menjadi rumah besar yang mempersatukan umat,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.