Dark/Light Mode

Kebakaran Kantor Terra Drone dan Pelajaran Krisis Reputasi di Era Digital

Jumat, 2 Januari 2026 17:34 WIB
Petugas pemadam memadamkan api dalam kebakaran Kantor Terra Drone, Selasa (9/12/2025). (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Petugas pemadam memadamkan api dalam kebakaran Kantor Terra Drone, Selasa (9/12/2025). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

Kebakaran Kantor PT Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 orang menjadi sorotan nasional. Tragedi yang terjadi pada 9 Desember 2025 tersebut bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga cerminan nyata bagaimana kegagalan manajerial dapat berkembang menjadi krisis reputasi korporasi di era digital.

Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, kebakaran dipicu oleh kelalaian sistemik pada level manajemen perusahaan, khususnya ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) penyimpanan baterai drone yang berisiko tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab strategis pimpinan tertinggi organisasi.

Dalam perspektif komunikasi korporat, krisis seperti ini memiliki dua dimensi utama: dimensi hukum dan dimensi reputasi. Dimensi hukum berjalan melalui proses penyidikan dan peradilan, sementara dimensi reputasi bergerak cepat di ruang publik digital. Sayangnya, dimensi kedua sering kali berkembang jauh lebih cepat dan sulit dikendalikan.

Kasus Terra Drone memperlihatkan bagaimana isu hukum dengan cepat bereskalasi menjadi krisis digital. Informasi mengenai kebakaran, video warga, pernyataan aparat, hingga spekulasi netizen menyebar luas melalui media sosial dalam waktu singkat. Inilah yang dalam kajian komunikasi krisis disebut sebagai crisis escalation online, ketika isu awal berkembang menjadi krisis besar akibat logika viralitas digital.

Baca juga : Kilang Pertamina Internasional dan Polytama Perkuat Hilirisasi Petrokimia Hijau

Situasi tersebut diperparah oleh fenomena digital wildfire, yakni penyebaran informasi, opini, dan emosi publik secara masif dan simultan. Dalam kondisi ini, organisasi sering kali kehilangan kendali atas narasi (loss of narrative control). Persepsi publik tidak lagi dibentuk oleh pernyataan resmi perusahaan, melainkan oleh interaksi antarwarganet, influencer, dan media daring yang saling menguatkan.

Perubahan ini menandai pergeseran fundamental dari krisis tradisional ke krisis digital. Pada krisis konvensional, media massa berperan sebagai gatekeeper yang menyaring informasi. Namun dalam krisis digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Arus komunikasi bersifat real-time, partisipatif, dan sarat emosi, sehingga menuntut respons organisasi yang jauh lebih adaptif.

Teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs menjelaskan bahwa respons organisasi harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab yang dilekatkan publik pada organisasi. Dalam krisis dengan unsur kelalaian manajerial seperti kasus Terra Drone, publik mengatribusikan tanggung jawab tinggi kepada perusahaan. Oleh karena itu, strategi defensif atau sekadar klarifikasi faktual tidaklah memadai.

SCCT menekankan bahwa pada krisis beratribusi tanggung jawab tinggi, organisasi dituntut untuk menyampaikan permintaan maaf, menunjukkan empati kepada korban, serta menyampaikan langkah korektif yang konkret dan terukur. Respons yang gagal memenuhi ekspektasi moral publik berpotensi memperdalam krisis reputasi, meskipun proses hukum masih berjalan.

Baca juga : Wapres Gibran Hadiri Natal, Tekankan Toleransi di Bitung

Pendekatan ini diperkuat oleh Social-Mediated Crisis Communication Model (SMCC) yang menempatkan media sosial sebagai arena utama komunikasi krisis. Model ini menekankan bahwa organisasi harus hadir secara aktif dalam diskursus digital, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor dialogis. Kecepatan, konsistensi pesan, dan sensitivitas emosional menjadi kunci utama.

Dalam konteks Terra Drone, komunikasi krisis idealnya tidak berhenti pada rilis pers atau pernyataan hukum. Perusahaan perlu menunjukkan empati yang tulus, keterbukaan terhadap evaluasi, serta komitmen jangka panjang terhadap perbaikan sistem keselamatan. Tanpa itu, ruang digital akan terus diisi oleh narasi publik yang berkembang tanpa kendali.

Kasus ini juga menggarisbawahi bahwa komunikasi krisis bukan sekadar alat manajemen citra, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan etika korporasi. Cara organisasi berkomunikasi di tengah krisis mencerminkan nilai, budaya, dan komitmen moral perusahaan terhadap publik.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa di era digital, kegagalan manajerial hampir selalu berujung pada krisis reputasi. Tanpa strategi komunikasi krisis yang berbasis teori, empati, dan transparansi, organisasi akan kesulitan mempertahankan kepercayaan publik dan legitimasi jangka panjang.

Sebagai penutup, penulis berpandangan bahwa kasus ini bukan hanya tonggak penting dalam penegakan, tetapi juga peringatan keras bagi dunia korporasi nasional. Di era digital, kegagalan manajerial hampir tidak pernah berhenti sebagai persoalan internal. Kelalaian kecil dapat dengan cepat bermetamorfosis menjadi krisis reputasi besar yang menggerus kepercayaan publik secara masif dan permanen.

Baca juga : Bencana Sumatera, Ferry Irwandi Terharu Dengan Solidaritas Warga

Penulis menilai bahwa krisis ini seharusnya menjadi pelajaran kolektif bahwa komunikasi krisis tidak boleh dipahami sebatas upaya meredam opini publik atau melindungi citra perusahaan. Komunikasi krisis adalah wujud tanggung jawab moral organisasi kepada korban, keluarga, dan masyarakat luas. Tanpa empati yang tulus, transparansi yang konsisten, serta komitmen nyata terhadap perbaikan sistem keselamatan, legitimasi sosial perusahaan akan terus dipertanyakan, sekalipun proses hukum telah selesai.

Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa keberlanjutan reputasi korporasi di era digital tidak lagi ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau kekuatan modal semata, melainkan oleh kualitas kepemimpinan, etika tanggung jawab, dan keberanian organisasi untuk mengakui kesalahan serta berubah. Kasus Terra Drone menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik adalah aset paling rapuh sekaligus paling berharga dan sekali hilang, sangat sulit untuk dipulihkan.

Ayunda Ganesha Gita
Ayunda Ganesha Gita
Mahasiswa Magister Komunikasi Korporat Universitas Paramadina Jakarta

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.