Beniyanto Tamoreka Minta Pengawasan Tambang di Morowali Diperketat

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, meminta negara memperkuat pengawasan terhadap kawasan tambang strategis di Morowali.

Ia menilai pesatnya ekspansi hilirisasi mineral, khususnya nikel, perlu diimbangi dengan tata kelola yang lebih kuat agar kepentingan negara tetap terjaga.

Beniyanto menyampaikan, Morowali telah berkembang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional dengan skala aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral yang sangat besar.

Aktivitas penambangan ore, pengolahan NPI dan feronikel, hingga pengembangan rantai nilai mineral menjadikan kawasan ini beroperasi secara intensif dan berkelanjutan.

Baca juga : Cegah Kebakaran, Pemprov DKI Perketat Pengawasan Bangunan Di Jakarta

Kondisi tersebut menuntut kehadiran negara yang lebih tegas dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan kerja, serta standar lingkungan.

Ia menilai, keberadaan berbagai fasilitas pendukung di kawasan tambang, termasuk infrastruktur logistik dan transportasi, harus ditempatkan secara jelas dalam kerangka pengawasan negara.

Menurutnya, dalam kawasan tambang strategis, setiap simpul infrastruktur memiliki implikasi langsung terhadap kontrol aktivitas pertambangan, mobilitas tenaga kerja, serta arus barang tambang.

“Negara tidak boleh tertinggal dari kecepatan ekspansi industri tambang. Pengawasan harus tumbuh seiring dengan skala dan kompleksitas operasionalnya,” ujar Beniyanto.

Baca juga : Ruang Ekspresi Penyandang Disabilitas Makin Diperluas

Dalam konteks tata kelola pertambangan, Beniyanto menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas-sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, serta pemerintah daerah.

Ia menilai, kawasan tambang berskala besar seperti Morowali membutuhkan pendekatan regulatory oversight yang lebih adaptif, termasuk pengawasan aktivitas hilirisasi, transparansi rantai pasok mineral, kepatuhan reklamasi dan pascatambang, serta pengendalian dampak lingkungan secara berbasis data.

Beniyanto menegaskan bahwa pengawasan yang lebih kuat tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi atau memperlambat hilirisasi.

Sebaliknya, pengawasan yang konsisten justru diperlukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Baca juga : Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera

Kepastian hukum dan konsistensi pengawasan, menurutnya, akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan negara dan daerah.

“Kita mendukung hilirisasi dan penguatan industri tambang. Namun, negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan tambang strategis seperti Morowali benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” tegas legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa Morowali merupakan jantung hilirisasi nikel Indonesia. Karena itu, penguatan pengawasan negara yang kritis namun konstruktif menjadi kunci agar kawasan tambang tersebut dapat terus memberikan manfaat optimal bagi daerah, industri nasional, dan negara dalam jangka panjang.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.