Dark/Light Mode

Tito Akui Banyak Persoalan Perbatasan Belum Selesai

Rabu, 11 Maret 2020 16:40 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Dok. Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Dok. Kemendagri)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menyebut, daerah perbatasan sebagai gerbang terdepan dan jendela keadaan bangsa. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020, di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Barat, Rabu (11/3).          

“Ada dimensi kawasan perbatasan untuk mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier. Artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela bagi kita menunjukkan bagaimana keadaan bangsa kita, sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara kita NKRI,” cetusnya.        

Untuk itu, persoalan di daerah perbatasan perlu ditangani secara serius dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga terkait. Persoalan perbatasan perlu diselesaikan termasuk dengan memperhatikan pengelolaannya.      

Baca juga : Bamsoet Apresiasi Permintaan Maaf Belanda

“Ada beberapa persoalan yang kita hadapi dalam mengelola perbatasan kita, baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga kita, belum maksimalnya pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya ini belum jelas, dan juga pemeliharaannya,” ujarnya.      

Di samping itu, Tito juga menyoroti diplomasi dengan negara tetangga perbatasan untuk menentukan batas wilayah negara. Menurutnya, batas wilayah negara perlu dipertegas dan penegasan tersebut harus dilakukan secara maksimal.        

“Kemudian diplomasi perbatasan dengan daerah tetangga belum maksimal. Untuk masalah laut dan udara belum tuntasnya batas laut dengan negara tetangga. Ada 10 negara tetangga, baik laut teritorial, batas ZEE dan landasan contingent, kemudian belum selesainya penetapan batas udara Indonesia dengan negara tetangga terutama masalah FIR (Flight Information Region),” paparnya.      

Baca juga : PKB-Nasdem Tak Masalah, Partai Kabah Belum Ikhlas

Tak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, ia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara.      

“Di bidang pengamanan juga ada beberapa strategis sarana prasarana pengamanan kawasan perbatasan baik darat maupun laut. Jumlah pos pengaman perbatasan kuantitasnya kurang. Tidak sepadan dengan daerah yang harus diawasi panjangnya, kemudian teknologinya juga belum advance. Jadi lebih banyak menggunakan cara manual, kemudian belum terpadunya sistem pengawasan aktivitas lintas batas pada jalur non resmi, non PLBN, dan resmi tapi bukan PLBN, belum terbangun sistem perbatasan yang betul-betul terpadu, integrated border security system ini belum,” terangnya.        

Padahal, persoalan kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakan. Negara, juga perlu hadir di kawasan perbatasan dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat.      

Baca juga : Iran Air Setop Semua Penerbangan ke Eropa

“Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal. Misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” kata Mendagri.        

Plt. Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro dalam laporannya mengatakan, rakor dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang arah kebijakan pengamanan perbatasan. “Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara serta menemukan permasalahan-permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis,” kata Suhajar. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.