Tak Ada Lagi Daerah Bencana Yang Terisolir, 13 Ribu Orang Masih Di Tenda Pengungsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Memasuki Ramadan 2026, pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan progres signifikan. Tak ada lagi daerah terisolir, karena semua akses sudah terbuka. Tak hanya itu, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda menyusut drastis menjadi sekitar 13 ribu orang.

Hal tersebut terungkap saat Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah dan lembaga terkait membahas pemulihan pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.

Hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti hingga Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar. Hadir pula Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dan Dankorbrimob Komjen Ramdani Hidayat dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan ini.

Membuka rapat, Dasco mengatakan, DPR dan Pemerintah sebelumnya punya target agar roda Pemerintahan di wilayah terdampak bencana berjalan saat Ramadan 2026. Selain itu, Dasco mengapresiasi kerja seluruh pihak dalam pemulihan pascabencana, sehingga kini tak ada lagi daerah yang terisolir.

"Di seluruh Aceh sudah berjalan, kita monitor hanya tinggal sedikit yang masih tersendat. Normalisasi sungai, infrastruktur, dan kita monitor daerah terisolir di Aceh terutama, sudah tidak ada, walaupun itu medannya berat," tutur Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menargetkan pemulihan beres sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026. Selanjutnya, Dasco meminta perwakilan Pemeriintah satu persatu memaparkan update penanganan bencana.

Dalam paparannya, Mendagri Tito menyatakan, sebanyak 12.944 orang masih tinggal di tenda pengungsian. Dari jumlah tersebut, 12.144 orang di Aceh dengan jumlah pengungsi terbanyak di Aceh Utara sebanyak 5.197. Sisanya di Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, kemudian di Lhokseumawe dan Nagan Raya.

Baca juga : Buntut Serangan KKB, Pemerintah Tutup 11 Bandara Di Papua

Sementara masih ada 850 orang pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) dari yang semula 53.523 orang. Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sudah nol dari sebelumnya 16.164.

"Ada yang sudah pulang kembali dapat bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang, yang berat atau hilang tinggal di huntara maupun dapat dana tunggu hunian," jelas tito.

Tito lalu membeberkan progres pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap). Usulan pembangunan Huntara di Aceh sebanyak 14.697 rumah dan telah dibangun 6.676 rumah atau sekitar 45 persen. Sementara usulan pembangunan Huntap di Aceh mencapai 9.246 rumah, dan yang sedang dibangun 302 rumah.

Sementara usulan pembangunan Huntara di Sumut sebanyak 993 rumah. Jumlah Huntara yang telah dibangun 893 rumah atau 90 persen. Kemudian usulan hunian tetap dari Pemda-Pemda di Sumut 3.462, yang tengah dibangun 297.

Di Sumbar usulan pembangunan Huntara 728 rumah, sudah selesai dibangun 721 rumah atau 99 persen. Usulan Huntap di Sumbar sebanyak 3.611 rumah, yang sedang dibangun 655 rumah.

Total seluruh usulan Huntara sebanyak 16.688 rumah, yang sudah selesai 8.290 atau 50 persen. Sementara total usulan Huntap sebanyak 16.329 rumah, dan yang sedang dibangun 1.254 rumah.

Ditambahkan Tito, bagi warga yang tak ingin mendapatkan Huntara, Pemerintah memberikan dana tunggu hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan.

Baca juga : Pemerintah Tempuh Semua Jalur Untuk Membela Palestina

Penyaluran dana tunggu hunian di Aceh  sebanyak 93,87 persen, Sumut 99,47 persen, dan Sumbar 97,17 persen. Totalnya lebih kurang 96,48 persen. "Ini ditransfer by name by address sesuai dengan data yang sudah divalidasi BPS," urai Tito

Sementara Menag Nasaruddin menyatakan, 98 persen rumah ibadah yang terdampak bencana di Sumatera sudah dapat kembali digunakan. "Total rumah ibadah terdampak di tiga provinsi 1.593, sudah operasional digunakan 1.558 atau 98 persen, tinggal 35 unit dan butuh dana Rp 17,5 miliar," kata Prof. Nasar saat giliran pemaparan.

Selain itu, dari 773 madrasah terdampak, 651 atau 84 persen sudah beroperasi. Masih ada 122 madrasah yang belum pulih dan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 228 miliar.

Selanjutnya, dari 1.173 pondok pesantren terdampak, 883 atau 75 persen telah beroperasi. Yang belum operasional 290 dan dana yang diperlukan Rp 144,64 miliar.

"Total anggaran yang diusulkan Rp 702,92 miliar. Sudah kami ajukan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Kami mohon pada kesempatan ini, betul-betul kita perlukan," pinta Menag.

Sedangkan Menkes Budi Gunadi Sadikin menargetkan perbaikan menyeluruh 3.000 fasilitas kesehatan terdampak bencana di Sumatera kelar akhir Maret 2026. Untuk ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 529,3 miliar.

Dia memastikan, saat ini rumah sakit dan Puskesmas di daerah terdampak bencana telah beroperasi. "Alhamdulillah seluruh rumah sakit, seluruh Puskesmas, sudah beroperasi. Kita tinggal 21 Puskesmas Bantuan," katanya.

Baca juga : Umat Sudah Terbiasa Hadapi Perbedaan

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan dua kebutuhan mendesak. Pertama, pencairan dana renovasi bagi 8.850 tenaga kesehatan yang rumahnya terdampak bencana. "Ini sekarang sudah berjalan progresnya, tapi butuh percepatan. Sebelum Lebaran kalau bisa," harapnya.

Sedangkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, UMKM terdampak bencana Sumatera sudah diberikan 6 program relaksasi, yaitu keringanan suku bunga, pemberian masa tenggang (grace period), pengaturan status kolektibilitas, restrukturisasi, relaksasi agunan tambahan, kemudahan akses KUR baru, dan usulan penghapusan kredit.

Setelah mendengar paparan berbagai instansi terkait, Dasco membacakan 13 poin kesepakatan rapat. Di antaranya, apresiasi atas kinerja Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Satgas juga akan mempercepat koordinasi dan mendorong kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi, khususnya selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

Satgas akan memaksimalkan percepatan pemulihan, memastikan kebutuhan masyarakat, mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah segera direalisasikan. Selain itu, menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.

Selanjutnya, mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan dari BNPB untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak bencana Sumatera sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026, serta mendukung pemenuhan tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebesar Rp 529 miliar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.