Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Survei KedaiKOPI: 85 Persen Warga Akan Mudik, Program Mudik Gratis Kian Diminati
Kamis, 12 Maret 2026 19:54 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Minat masyarakat untuk pulang kampung saat Lebaran 2026 tetap tinggi. Survei terbaru yang dirilis KedaiKOPI mencatat sekitar 85 persen warga Indonesia berencana mudik tahun ini.
Hasil tersebut terungkap dalam survei bertajuk Survei Pola Rencana Mudik 2026 yang dipaparkan secara daring, Kamis (12/3/2026). Survei dilakukan terhadap 1.053 warga negara Indonesia berusia 17–55 tahun pada 26 Februari hingga 7 Maret 2026.
Founder KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan survei ini bertujuan memotret rencana mudik masyarakat sekaligus melihat pola pengeluaran pemudik saat berada di kampung halaman.
“Tujuan kami melakukan survei ini semata-mata sebagai bakti kepada negara, untuk menyampaikan gambaran bagaimana mudik di mata masyarakat dan bagaimana rencana mudik dilakukan,” kata Hendri dalam peluncuran survei tersebut.
Head of Research KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan, sebanyak 85,1 persen responden atau sekitar 895 orang menyatakan berencana mudik pada Lebaran 2026. Dari jumlah tersebut, 73,2 persen merupakan pemudik rutin yang hampir setiap tahun pulang ke kampung halaman.
Menurut Ashma, alasan utama masyarakat tetap mudik adalah keinginan berkumpul dengan keluarga.
“Alasan paling konsisten adalah kembali ke kampung halaman untuk bertemu orang tua dan keluarga,” ujarnya.
Meski demikian, sekitar 15 persen responden memilih tidak mudik tahun ini. Sebagian besar dipengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga yang belum stabil.
Baca juga : BGN Peringatkan Mitra: Program MBG Bukan Ladang Bisnis!
“Sekitar 42 persen responden menyebut faktor ekonomi sebagai alasan utama tidak mudik. Selain itu, 16,6 persen memilih berlibur ke tempat lain,” kata Ashma.
Survei tersebut juga mencatat meningkatnya minat masyarakat terhadap program mudik gratis yang disediakan pemerintah dan sejumlah instansi.
Sebanyak 53,3 persen responden mengaku tertarik mengikuti program tersebut. Namun baru 8,9 persen yang telah memperoleh tiket atau kuota mudik gratis.
“Sementara sekitar 44,4 persen lainnya masih menunggu atau mencari kuota mudik gratis,” ujar Ashma.
Minat terhadap program ini meningkat dibanding tahun lalu. Survei KedaiKOPI pada 2025 mencatat hanya 39 persen masyarakat yang tertarik mengikuti program mudik gratis.
Menurut Ashma, tingginya minat tersebut membuat masyarakat berharap pemerintah menambah jumlah armada mudik gratis serta memperbaiki sistem pendaftaran agar lebih mudah diakses.
“Banyak yang berharap kuota armada ditambah dan praktik percaloan bisa dihilangkan,” katanya.
Dari sisi moda transportasi, sebanyak 57,3 persen responden memilih menggunakan angkutan umum. Dari jumlah itu, sebagian besar menggunakan bus, travel, atau shuttle.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko: Program MBG Jadi Gerakan Ekonomi Sirkular Rakyat
Sementara sekitar 33 persen responden berencana menggunakan kendaraan pribadi. Pengguna mobil dan sepeda motor jumlahnya relatif seimbang.
Survei juga mencatat 65,8 persen responden setuju jika sepeda motor dilarang digunakan untuk mudik antarprovinsi. Meski begitu, sebagian responden masih menilai sepeda motor sebagai moda transportasi favorit karena lebih fleksibel dan dapat menghindari kemacetan.
Dari sisi anggaran, sekitar 79,6 persen responden menyiapkan dana khusus untuk mudik dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp3,4 juta.
“Artinya mudik bukan keputusan spontan. Sebagian besar masyarakat sudah merencanakannya dan menyiapkan anggaran khusus,” ujar Ashma.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menilai lonjakan minat terhadap program mudik gratis perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Menurutnya, kenaikan minat tersebut bisa disebabkan dua hal: keberhasilan sosialisasi program atau menurunnya daya beli masyarakat.
“Minat mudik gratis naik dari 39 persen menjadi 53,3 persen. Ini perlu dilihat apakah karena komunikasi pemerintah berhasil atau karena kondisi ekonomi masyarakat menurun,” ujarnya.
Sementara pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai keberhasilan pengelolaan mudik tidak lagi diukur dari kelancaran arus lalu lintas.
Baca juga : Pemerintah Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Jawa Tengah
Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah berkurangnya penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh saat mudik.
“Kalau penggunaan sepeda motor berkurang, berarti angkutan umum di daerah tujuan sudah tersedia dengan baik,” katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan pada pemudik yang menggunakan sepeda motor.
Ia menilai pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik dapat membantu menekan angka kecelakaan di jalan.
“Jika pola mudik menggunakan sepeda motor bisa dibatasi, secara otomatis risiko kecelakaan juga bisa ditekan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kebijakan pelarangan sepeda motor untuk mudik belum dapat diterapkan sepenuhnya saat ini. Pemerintah diminta fokus meningkatkan fasilitas keselamatan bagi pemudik roda dua, seperti menambah titik istirahat dan pos pemeriksaan di jalur mudik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya