Pemerintah Takut Ekonomi Ambruk

RM.id  Rakyat Merdeka - Jumlah pasien positif Corona terus bertambah. Bahkan melonjak. Ada 227 kasus, 19 orang meninggal. Dalam sehari, ada kenaikan 55 kasus. Meski begitu, pemerintah tetap tak mau mengabil opsi lockdown. Salah satu alasannya, takut ekonomi ambruk.

Ketakutan ambruknya ekonomi itu diakui pakar dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Menurutnya, dampak ekonomi adalah satu dari beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah belum mengambil langkah lockdown. Sebab, lockdown implikasinya berat: sosial dan keamanan. 

Pakar kesehatan itu menyebut, saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan dengan upah harian. Selain itu, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah atau work from home. Jika di-lockdown, otomatis mereka akan kehilangan penghasilan. "Maka, aktivitas ekonomi akan sulit berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya," kata Wiku, dalam konferensi pers, di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Usulan lockdown ini memang terus digaungkan banyak pihak. Alasannya, jumlah masyarakat yang terinfeksi terus melonjak. Sudah begitu, prosentase kematian akibat corona di Indonesia juga amat tinggi.

Baca juga : Lawan Corona, Gobel Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi

Sampai kemarin, jumlah kasus di Indonesia ada 227 dengan kemarin ada 19. Berarti, prosentase kematiannya atau nilai fatality mencapai 8,37 persen. Jumlah kasus di Indonesia memang tidak sebanyak di negara lain di ASEAN. Contohnya, Singapura yang sudah 266 kasus atau Malaysia 790 orang. Namun, angka kematian di Singapura masih 0 persen. Malaysia juga baru 2 orang alias 0,25 persen.

Prosentase kematian di Indonesia juga lebih besar dibanding China, yang hanya 3,99 persen atau 3.241 jiwa dari total 81.102 orang. Juga masih di atas Italia, yang sebesar 7,94 persen, 2.503 jiwa dari 31.506 orang yang terinfeksi. Sementara Iran, dengan total kematian 1.135 jiwa dari 17.361 penderita, memiliki tingkat kematian 6,5 persen.

Tingkat kematian tertinggi di dunia saat ini diduduki Filipina, dengan 9,4 persen. Yaitu 19 orang meninggal dari 202 kasus. Di urutan kedua, adalah San Marino 9,2 persen, dengan angka kematian 11 orang dari 119 kasus terinfeksi. Sedangkan angka rata-rata kematian dunia akibat corona saat ini sebesar 4,07 persen. Berarti, angka kematian di Indonesia mencapai dua kali lipatnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, keputusan lockdown memang tidak semudah diucapkan. Sebab, untuk mencukupi kebutuhan pangan saja, pemerintah bakal kewalahan. Contohnya untuk Jabodetabek, yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada pasokan pangan dari luar. Jika lockdown terjadi, ia memprediksi krisis akan cepat datang. Chaos juga akan sulit dielakkan. 

Baca juga : Kenapa Pemerintah Belum Umumkan Darurat Corona

Kemudian dari segi pekerjaan. Bhima menerangkan, dari 40 persen sektor pekerjaan informal yang ada saat ini, sebagian besarnya menuntut dilakukan di luar rumah. "Driver ojol, tukang parkir, dan pelaku UMKM, ini harus diperhatikan. Saya melihat wacana lockdown ini kalau tidak disiapkan secara matang, bisa blunder buat ekonomi kita," ucap Bhima, tadi malam.

Salah satu pihak yang mendesak lockdown adalah Anggota Komisi VI DPR, Putu Supadma Rudana. Wakil ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) ini mengingatkan, di tengah gejolak virus corona ini, pemerintah jangan hanya memikirkan keselamatan ekonomi dengan mengorbankan warganya. Menurutnya, jika lockdown terjadi, masih banyak cara untuk menekan dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat. 

"Salah satunya, saya mengusulkan  pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Pemberian Beras Gratis kepada masyarakat saat masa lockdown nanti. Ini solusi yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Pemerintah jangan gengsi menggunakan program pro rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu, utamakanlah keselamatan rakyat," ucapnya.

Ia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pemerintah. Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat.

Baca juga : Bicara Corona, Imin Galak Banget ke Pemerintah

"Anggaran perjalanan dinas pemerintah harus dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa kebutuhan pokok di beberapa wilayah yang terkena dampak pademi virus corona. Baik sembako, obat-obatan, masker, makanan bayi, dan juga tentu popok bayi. Jadi pemerintah harus segera melakukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19 ini," pungkasnya. [SAR/OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.