Kenapa Pemerintah Belum Umumkan Darurat Corona

RM.id  Rakyat Merdeka - Jumlah pasien corona terus bertambah. Hingga kemarin, ada 69 orang yang positif kena virus asal China itu, empat orang meninggal. Organisasi kesehatan dunia (WHO) pun sudah meminta pemerintah menetapkan kondisi darurat. Lalu, kenapa pemerintah belum umumkan kondisi darurat?

Presiden Jokowi belum bicara soal pengumuman darurat corona. Namun, Jokowi memastikan belum ada rencana melakukan lockdown alias isolasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona.

“Belum berpikir ke arah sana,” kata Jokowi saat meninjau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, kemarin.

Hal senada dikatakan Wapres, Ma­ ruf Amin. Dia bilang, lockdown be­lum perlu. Sampai saat ini tidak ada wilayah atau zona tertentu di Indonesia yang ditutup karena virus corona.

Mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama itu beralasan, pemberlakuan lockdown justru memantik kepanikan masya­ rakat.”Nanti dampaknya bermacam­ macam dan ke mana­mana,” terang Maruf di Istana Wakil Presiden, Gam­bir, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca juga : Trump Segera Deklarasikan Status Darurat Nasional

Juru Bicara Nasional Kasus Covid­ 19, Achmad Yurianto mengaku, kaget dengan banyak pertanyaan soal lock­down. Dia menegaskan, pemerintah belum berencana melakukan lockdown seperti yang dilakukan beberapa negara.

“Enggak ada yang di­-lockdown, banyak... Indonesia luas gini kok,” ujar pria yang akrab disapa Yuri, menjawab Rakyat Merdeka di Istana Negara, kemarin

Padahal, sebelumnya WHO sudah menyurati Jokowi untuk melakukan sejumlah langkah mengantisipasi co­rona. Termasuk mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Surat itu juga diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri.

Surat yang diteken Direktur Jenderal WHO, Thedros Adhanom, itu mulanya mengapresiasi upaya pemerintah da­lam penanganan virus corona. Namun, ia juga menyayangkan banyak negara yang kasusnya tidak terdeteksi se­hingga menelan banyak korban jiwa. Karena itu, WHO meminta Indonesia menetapkan status darurat.

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay meminta, pemerintah untuk segera mengambil sikap dan langkah tegas. Karena, Indonesia bagian dari komunitas internasional. “Untuk me­merangi virus ini tidak bisa dilakukan oleh satu negara tertentu, karena sudah jadi pandemik global. Kalau ada surat seperti itu tentu harus di jawab juga. Jangan terlalu lama mengambil ke­ putusan,” saran politisi PAN itu ke­pada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Ada Corona, Pemerintah Jamin Pasokan Pangan Aman

Jika Indonesia tidak sanggup, lanjut dia, pemerintah jangan malu meminta bantuan kepada negara­negara lain yang dianggap mampu. “Karena, ini adalah persoalan kemanusiaan. Jadi enggak usah malu-­malu lah.”

Ia mengakui, akan ada konsekuensi dibalik penetapan status darurat na­sional virus corona itu. Sebab, peme­rintah harus menyiapkan segala kemungkinan. DPR, kata dia, siap men­ dukung apapun langkah diinginkan oleh pemerintah. “Makanya harus segera kita lakukan pembicaraan dan rapat khusus,” usulnya.

Pengamat Hukum, Erwin Natosmal Oemar mengatakan, jika virus corona ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional maka konsekensinya harus ada alokasi dana khusus untuk penanggulangannya. “Ini akan menam­ bah beban APBN,” ujarnya.

Sementara, peneliti Institute For Development of Economics and Fi­nance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, pemberlakuan status darurat dan lockdown tidak berarti menutup diri secara total. Aktivitas ekonomi seperti ekspor maupun impor tetap bisa berjalan.

“Kita menutup betul impor kan nggak, itu bisa dilakukan. Katakanlah karantina dulu sehari atau 2 hari. Dites betul, kan sekarang ada alatnya. Ini tersebar atau terkontaminasi virus atau enggak,” terang Enny ketika dikontak tadi malam.

Baca juga : Irma Minta Pemerintah Libatkan Pemda dalam Penanggulangan Corona

Begitupula dengan wisatawan. Setiap orang yang melintas, menurutnya juga masih bisa dites. Pemeriksaan, biasanya double check. Pertama dari negara asal, kedua dari negara luar. Sebab, keluar masuk suatu negara tidak hanyak untuk jalan­-jalan, tapi ada juga untuk kebutuhan penting dan mendesak, termasuk perjalanan bisnis. 

“Lockdown itu yang terpenting adalah upaya mitigasi dan antisipasi preventif yang optimal,” katanya.

Dia menduga, pertimbangan belum diberlakukannya lockdown bukan karena kendala anggaran, sebagai­ mana Iran. Tapi lebih karena peme­ rintah punya keyakinan mampu me­ nanganinya. “Sebenarnya ini masih ada waktu untuk benar­-benar memitigasi penyebarannya,” tutupnya.

Kemarin, Jokowi juga mengeluarkan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 untuk me­ ngatasi corona. Dalam surat bertanggal 13 Maret itu isinya memuat tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 (Covid­19). Jokowi menunjuk Kepala BNPB Doni Mornado sebagai Ke­tua Gugus Tugas. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.