Pastikan Situasi & Kondisi Kondusif, Pemprov Kalsel Tak Ikut Kebijakan WFH

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan tak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, situasi dan kondisi di lingkungan Pemprov Kalsel masih kondusif, atau belum terlalu urgen untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, pihaknya tak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait penerapan WFH bagi ASN di Pemprov Kalsel. Menurutnya, situasi dan kondisi di Pemprov Kalsel masih kondusif untuk melakukan aktivitas dan kegiatan secara rutin. 

"Tidak ada alasan mendesak untuk menerapkan sistem kerja dari rumah. Hari ini (kemarin, red), itu kami rapatkan dan kami putuskan tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali," ujarnya usai Rapat Koordinasi Pemprov Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026). 

Muhidin menambahkan, pelaksanaan kerja secara langsung di kantor, menjadi opsi paling efektif untuk menjaga efektivitas kinerja ASN. Sebab, penerapan WFH berpotensi menimbulkan persepsi keliru di kalangan pegawai, jika tidak disertai dengan pengawasan secara ketat. 

"Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lain. Hal itu menjadi perhatian dan antisipasi kami, agar tidak terjadi penyalahgunaan," terangnya. 

Baca juga : Muzani Temui Haedar, Bahas Krisis Geopolitik

Politisi PAN itu juga menjelaskan tentang kesiapan pihaknya dalam membangun sistem kontrol pelaksanaan kebijakan WFH. Menurutnya, belum adaya petunjuk teknis pelaksanaan WFH berpotensi menurunkan disiplin kerja, serta penyalahgunaan waktu oleh pegawai. 

"Kalau bekerja dari rumah, bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah. Itu menjadi salah satu kekhawatiran kami. Selain mengganggu disiplin dan efektivitas kerja, kondisi itu bisa menurunkan kualitas pelayanan publik," tuturnya. 

Muhidin memastikan, penerapan kerja dari kantor tidak akan mengganggu kebijakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Menurut dia, alokasi anggaran yang telah direncanakan akan tetap berjalan optimal melalui aktivitas kerja di kantor. 

"Sistem kerja langsung memungkinkan pengawasan lebih maksimal, dan koordinasi antarpegawai lebih efektif," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Muhidin mengatakan, Pemprov Kalsel akan terus berupaya menjaga produktivitas ASN melalui berbagai program peningkatan kapasitas. Salah satunya, ungkap dia, pihaknya akan melakukan pelatihan bagi pejabat eselon di Pemprov Kalsel. 

Baca juga : Kenaikan Harga BBM Tak Bisa Dihindari

"Rencananya, hari Jumat (10/4/2026) nanti, kami akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III. Salah satunya materi pelatihan yang akan diberikan, Manajemen Risiko bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ungkapnya. 

Muhidin menegaskan, Pemprov Kalsel tidak menutup diri terhadap kebijakan atau program Pemerintah Pusat. Namun begitu, kata dia, kebijakan itu harus menyesuaikan dengan kondisi riil dan pertimbang an objektif di daerah. 

"Dengan situasi dan kondisi yang masih stabil, aktivitas pemerintahan di Kalsel tetap berjalan normal. Sebab itu, Pemprov Kalsel memilih fokus pada peningkatan kualitas kerja dan pelayanan publik dibanding menerapkan sistem kerja jarak jauh," tandasnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerapkan uji coba kebijakan WFH yang bebeda dengan keputusan Pemerintah Pusat. Menurutnya, ASN di lingkungan Pemkot Bekasi melakukan WFH setiap hari Rabu, untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan tingkat kemacetan. 

Tri menjelaskan, pihaknya memiliki sejumlah alasan dan kajian dibalik pemilihan hari Rabu sebagai waktu uji coba kebijakan WFH, untuk seluruh ASN di Pemkot Bekasi. Kata dia, hari Rabu lebih efektif untuk menjaga produktivitas kinerja, sekaligus menekan kemacetan di Kota Patriot. 

Baca juga : Saatnya Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia

"Kami uji coba kan ada dasarnya. Berdasarkan kajian kami, WFH paling baik diterapkan pada hari Rabu karena posisinya di tengah pekan," ujarnya di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Jumat (3/4/2026). 

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, penerapan WFH pada hari Jumat berisiko menimbulkan persepsi negatif di kalangan pegawai dan masyarakat, atau memberi kesan sebagai perpanjangan libur akhir pekan (long weekend). Selain itu, pihaknya khawatir hal itu menurunkan efektivitas kinerja ASN dan kualitas layanan kepada masyarakat. 

"Hari Rabu lebih efektif mengurangi kemacetan dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Itu tujuan penerapan kebijakan WFH. Berbeda dengan hari Jumat, potensi mobilitasnya masih tetap tinggi," cetusnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.